MAKALAH SEJARAH INDONESIA BARU


PERGERAKAN NASIONAL
A.    Perbandingan Gerakan Bangsa Indonesia Sebelum dan Sesudah tahun  1900.
            Gerakan bangsa Indonesia dapat dibandingkan berdasarkan sifat perjuangan itu sendiri, sehingga terdapat 2 perjuangan yang dibataasi setelah timbulnya nasionalisme. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa sebelum tahun 1900 telah memberikan reaksi dan perlawanan terhadap perjajahan Belanda,  tetapi bersifat:
1.   Perlawanan lokal
2.   Perlawanan negatif:
      a. pindah tempat atau mengundurkan diri.
      b. mencari perlindingan kepada ilmu gaib.
3.   Perlawanan yang irasionil,  yang  tergantung  kepada  kekuatan seorang pemimpin.
4.   Belum terpikirkan bagaimana tindak lanjut (follow-up)
Sedangkan perjuangan bangsa Indonesia sesudah tahun 1900 sifat perlawanan berubah menjadi :
1.   Perlawanan bersifat nasional
2.   Perlawanan yang positif
3.   Perlawanan itu diorganisir secara teratur.
4.   Sudah ada tindak lanjut.

B.     Faktor yang menyebabkan pertumbuhan pergerakan nasional.
            Gerakan nasional dan nasionalisme di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang datang dari  dalam dan luar negeri. Adapun faktor atau  sebab-sebab yang berasal dari dalam negeri (intern) ialah:
1.   Penderitahan akhibat penjajahan.
2.   Kesatuan  Indonesia  dibawah Pax  Neerlandica  memberi  jalan kearah kesatuan bangsa.
3.   Pembangunan komunikasi antar pulau.
4.   Pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa Belanda, penggunaan bahasa Melayu yang dipopulerkan.
5.   Undang-undang desentralisasi 1903.
6.   Pergerakan kebangsaan di Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan.
7.   Inspirasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.
dan faktor atau sebab-sebab yang datang dari luar negeri (ekstern) adalah :
1.   Ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan  barat  yang  modern menggantikan pendidikan tradisional.
2.   Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905.
3.   Pergerakan dan perjuangan bangsa  lain  menentang  penjajahan: India, Turki, Irlandia dll.

C.  Berdirinya Organisasi Nasional
            Adanya nasionalisme yang berkembang dan sangat mempengaruhi kalangan pemuda pelajar berakibat Gerakan nasional menentang penjajahan berhasil membangun sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun gerakan nasional sebagai wujud dari nasionalisme adalah berdirinya organisasi yang bersifat nasioanal antara lain adalah berdirinya : 
1. Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU)
            Didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Stovia, Sutomo, Gunawan, Suraji dsb., pada tanggal 20 Mei 1908. Inspirasi pendiriannya datang dari dokter Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta, 1906 mendirikan Yayasan Bea Siswa (Studie-fonds), maksudnya merupakan "budi ingkang utani". Begitulah kemudian nama organisasi pemuda-pemuda tadi mendapatkan namanya "Budi Utomo". Berdirinya Budi Utomo menandai perkembangan baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Tanggal berdirinya selalu diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
2. Sarekat Dagang Islam 1911-1912
            Revolusi Cina pada 10-10-1911 bergema pula di Indonesia. Orang-orang Cina di perantauan sadar akan diri mereka, lalu mendirikan ikatan-ikatan yang eksklusif, ikatan-ikatan yang sangat mementingkan diri sendiri dan bercorak nasionalis Cina. Pedagang-pedagang batik merasa terdesak atau dirugikan. Karena itu untuk mengahadapi mereka, pedagang- pedagang batik dari Surakarta di bawah ppimpinan Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Hubungan antara pedagang-pedagang Cina dan Indonesia menjadi begitu tegang.
3. Sarekat Islam
            Pada hakekatnya SI merupakan kelanjutan dari SDI, atau SDI dengan baju baru. Dasar organisasi : persatuan bangsa dengan islam sebagai tali atau simbol persatuan, sedang tujuannya : kemajuan perdagangan, kemajuan hidup kerohanian dan menggalang persatuan diantara umat.
4. Muhammadiyah : 18 November 1912
            Organisasi ini didirikan pada tanggal tersebut di Yogyakarta oleh K.H. Akhmad Dakhlan. Tujuan dari pergerakan ini adalah :
1.   Menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman (modernisasi) sehingga orang islam tidak hanya paham tentang ajaran- ajaran agama tetapi juga pengetahuan modern
2.   Memurnikan diri dari unsur-unsur non-islam, terutama  tradisi Jawa yang dianggap salah dan menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam
5. Indische Partij : 6 September 1912
            IP merupakan organisasi " politik murni ". Pendirinya adalah tiga serangkai yaitu : E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat, yang kelak lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (KHD). Pergerakan ini berdasarkan nasionalisme (kebangsaan), adapun tujuannya adalah :
1.   Jangka pendek : mempersatukan seluruh bangsa India  (termasuk Indo-Eropa yang mau mengakui dasar pergerakan tadi )
2.   Jangka panjang : mencapai India merdeka
Sikap pergerakan ini tegas-tegas non-kooperasi yang diilhami oleh perasaan tidak puas, antara lain :
a.   Golongan  Indonesia karena  kehilangan  peranan  yang  berarti dalam politik dan sosial ekonomi
b.   Golongan Indo-Eropa karena merasa dianaktirikan oleh  masyarakat dan pemerintah Belanda dan merasa terjepit dalam pergaulan sosial, kehidupan politik dan ekonomi (merasa diperlakukan lebih rendah daripada orang Belanda totok).
Pemimpin-pemimpin IP adalah orang-orang yang agresif dan berani dalam menentang pemerintah kolonial.

6. ISDV (Indische Social Democratische Vereniging ) 1914
            Seorang sosialis Belanda yang bernama : Hendriek Sneevlier mendirikan ISDV yang merupakan perkumpulan Marxistis, sebabnya :
1.   Banyak terdapat buruh, unsur utama pendukung Marxisme
2.   Adanya organisasi yang telah berkembang, yaitu SI yang sesuai dengan taktik ISDV mencari pendukung, yaitu infiltrasi ketubuh SI dan dengan demikian dapat merebut massa pendukungnya
Jadi ISDV merupakan perkumpulan yang merintis berdirinya PKI.

D.     Perkembangan Politik Sekitar Perang Dunia I
            Dalam Perang Dunia I, Nederland mengambil sikap netral, namun situasi perang mempersulit pula hubungan antara Nederland dan Indonesia. Pada tahun 1916 telah diterima suatu undang-undang tentang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) ditingkat pusat. Hal ini yang membuat partai-partai yang bersifat radikal masuk dalam Dewan rakyat hal ini menyebabkan berkembangnya salah satu aliran sosialisme ke Indonesia lewat ISDV. Maka perkembangan politik di Indonesia semakin kuat dan banyak organisasi politik tumbuh dengan subur dan semakin terang-terangan, hal ini dapat dilihat dari berdirinya organisasi politik nasional misalnya :

1. Perserikatan Komunis India
            ISDV pada tanggal 23 Mei 1920 telah menjadi PKI, partai ini berkembang cepat karena propagandaanya yang sangat menarik. Sejak lahirnya PKI selalu berusaha mengembangkan kekuatan organisasi dan idiologinya, pada Desember 1920 PKI menjadi anggota komintern. Pada tahun 1921, ketika diadakan konggres di Semarang PKI sudah sungguh-sungguh bercorak internasional, terbukti dalam konggres itu Lenin dan Trotsky mendapat sanjungan hebat. Untuk mendalami ajaran komunis, PKI mengadakan kursus-kursus politik, yang memberi uraian tentang pokok-pokok Marxisme- Komunisme.

2. Perhimpunan Indonesia
            Pada tahun 1908, bersama dengan didirikannya BU, didirikan perkumpulan pelajar di Belanda yang disebut Indische Vereniging (perhimpunan India). PI juga memberikan corak baru bagi perkembangan pergerakan kebangsaan, karena pada tahun 1923 mengeluarkan suatu pernyataan politik yang konsepnya telah disepakati pada akhir tahun 1922. Tujuan perkumpulan juga dipertegas : Indonesia Merdeka. Asas politik perjuangannya adalah berdikari dan tidak meminta- minta.   Untuk mempermudah perkembangannya dan mempropa-gandakan ide-idenya, PI mempunyai alat komunikasi berupa majalah yang semula bernama India Putera, tetapi kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka, untuk mempertegas tujuan yang hendak dicapai. Propaganda ke tanah air disamping melalui majalah juga dengan memasuki perkumpulan belajar yang ada dibergabagi kota : Surabaya, Sala, Bandung, ini dilakukan oleh para alumni yang pulang dari Nederland.
            Peranan PI dalam sejarah Indonesia antara lain :
a.   PI merintis berdirinya PNI dengan sifat-sifatnya
b.   PI mempertegas tujuan perjuangan bangsa dan mempertegas corak kenasionalan Indonesia dari berbagai pergerakan nasional seperti SI yang kemudian menjadi SII, BU menjadi terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia, pemuda Indonesia menyelenggarakan Sunpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

3. Partai Nasional Indonesia
            Pergerakan ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh sejumlah pejuang kemerdekaan al : Sukarno, Iskak Cokroadisuryo dll. PNI dalam mengobarkan semangat nasional secara meluas, karena semangat nasional itu harus disalurkan. Untuk itu Bung Karno mengajukan Trilogi sebagai pegangan perjuangan :
a.   Kesadaran nasional
b.   Kemauan nasional
c.   Perbuatan nasional
Dasar PNI adalah : Marhaen (sosio nasionalisme dan sosio demokrasi ). Menurut Bung Karno Marhaeinisme adalah suatu idiologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata. Adapun tujuan PNI adalah ; Mencapai Indonesia Merdeka.

4. Pergerakan Wanita
            Pergerkan wanita yang mula-mula berupa pergerakan sosial, yaitu suatu gerakan yang berjuang untuk menaikkan derajat (kedudukan wanita dalam masyarakat). Pergerakan wanita dipelopori oleh RA. Kartini (1879-1904). Disamping Kartini, bangsa Indonesia mengenal nama Dewi Sartika dari Bandung sebagai pelopor pergerakan yang lainnya, juga pejuang kemajuan wanita lain yaitu Maria Walanda Maramis. ia adalah puteri Minahasa yang lahir pada tahun 1872. Panggilan persatuan kebangsaan mendorong perhimpunan- perhimpunan wanita untuk mengadakan kongres persatuan Indonesia pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Pergerakan wanita yang bercorak politik berdiri pada tahun 1931 di Bandung yaitu : Isteri Sedar. Tujuannya ialah untuk mencapai Indonesia merdeka yang dipimpin oleh Suwarni Jayaseputra. Tahun 1932 berdiri pula Isteri Indonesia yang tujuannya mencapai Indonesia Raya, pemimpinnya ialah Maria Ulfah dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito.

5. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
            Pemuda-pemuda Indonesia tidak ketinggalan, mereka mendirikan pada mulanya mendirikan perkumpulan-perkumpulan pemuda lokal.
a.   Jong Java
      Dianggap anak dari BU, semula bernama Tri Koro Darmo yang didirikan tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin bangsa dikemudian hari.
b.   Lain-lain daerah
      Pemuda-pemuda lain daerah tidak mau ketinggalan, pada tanggal 9 Desember 1917 berdirilah Jong Sumatranen Bond. Pada tahun 1918 berdiri pula Jong Minahasa, lalu Jong Ambon dan Jong Celebes (Sulawesi), Jong Borneo (Kalimantan).
            Konggres pemuda-pemuda Indonesia yang kedua diadakan pada 26 s/d 28 Oktober di Jakarta. Para utusan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mempertegas rasa persatuan kebangsaan mereka dengan mengucapkan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, pada hari terakhir penyelenggaraan konggres itu. Dan hari itu kemudiam dikenal sebagai hari Sumpah Pemuda.
Karena pertimbangan politik, maka rumusan Sumpah pemuda tersebut mengalami perubahan urutan ayat, yang intinya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Disamping kesepakatan tersebut, para pemuda juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera kenagsaan.

E. Krisis Pergerakan
            Antara tahun 1930-1935, adalah masa pergerakan kebangsaan mengalami masa krisis, yaitu hidup subur tidak dapat, matipun tidak mau. Pengaruh krisis tersebut disebabkan karena :
a.   Pengaruh krisis  ekonomi  1929/1930  yang  memaksa  pemerintah tidak keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan
b.   Pembatasan hak berkumpul dan berserikat
c.   Tanpa melalui suatu proses pengadilan  Gubernur  Jendral dapat menyatakan sesuatu pergerakan atau kegiatannya bertentangan dengan law and order sesuai dengan koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919
d.   Sebagai akibat  kerasnya  pemerintah  kolonial, banyak  pemuka pergerakan nasional yang diasingkan.
Kemudian pergerakan nasional antara tahun 1935-1942 mulai ada dua partai baru yang muncul pada masa ini yaitu Parindra dan Gerindo. Permulaannya Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo sampai wafatnya tahun 1938. Kemudian diganti oleh Wuryaningrat. Tokoh Parindra lain yang terkemuka adalah M.H Tahunamrin Betawi. Partai lainnya yang perlu diketahui adalah Gerindo yang didirikan pada 1937 oleh bekas orang-orang Partindo. Tokoh- tokohnya Sartono, AK Gani, Sanusi Pane, Sipahutar, Moh. Yamin dan sebagainya.
            Federasi Partai-Partai adalah merupakan gerakan baru untuk tetap menggerakan nasionalisme yang beberapa saat mengalami krisis. Bentuk dari federasi partai-partai tersebut dikarenakan larangan pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa terhadap hak-hak perpolitik dan berkumpul bagi bangsa Indonesia sehingga organisasi nasional mulai membentuk partai baru dengan bentuk gabungan. Hal ini dapat dilihat terbentuknya federasi partai seperti :
a.   Konsentrasi Radikal yang sudah kita sebut dimuka (perkembangan politik sekitar PDI) yang dibentuk pada 1918 oleh BU, SI, ISDP dan Insulinde.
b.   PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai Kebangsaan Indonesia) merupakan persatuan partai atau pergerakan-pergerakan dalam bentuk federasi. Pendiriannya dipelopori oleh Sukarno (PNI) yang begitu mendambakan persatuan. Anggota federasi itu PNI, PSI, BU, Gerakan- gerakan daerah seperti Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatra dan studieclub-studieclub.
c.   Gapi (Gabungan Politik Indonesia)
      Gapi berdiri pada 1939, dorongan langsung pembentukan Gapi adalah penolakan petisi Sutarjo tahun 1938, padahal petisi itu telah diterima oleh Volksraad.
d.   MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia)Merupakan federasi dari Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, yang dibentuk pada 1937 di Surabaya.
e.   PVPN (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri)
      Didirikan pada 1929 di Jakarta dan merupakan sentral sarekat-sarekat sekerja pegawai pemerintah.
f.    Konfederasi Pergerakan
      Untuk menggalang persatuan yang lebih kokoh, federasi- federasi pergerakan itu mengadakan konfederasi bernama Konggres Rakyat Indonesia pada 1939 atas inisiatif Gapi. Anggotanya :Gapi, MIAI,PVPN.Dan pada tahun 1941 namanya diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia.
Mengingat situasi dunia yang kritis, Majelis Rakyat Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintah.
            Menjelang Perang Dunia II kondisi sosial ekonomi sudah pulih, kaum pergerakan mengharapkan agar hak-hak politik berdasarkan paham demokrasi dipulihkan juga. Pergerakan rakyat mendesak agar pemerintah suka mengadakan pembaharuan yang demokratis.Tuntutan penting yang menghendaki pembaharuan itu ialah yang kemudian dikenal sebagai petisi Sutarjo dan mosi Wiwoho, yaitu keduanya diajukan lewat dan dengan dukungan volksraad. Bulan Nopember 1938 keluarlah putusan pemerintah Nederland yang menolak petisi. Dengan ditolaknya petisi itu terbukti jelas bahwa perjuangan kemerdekaan lewat volksraad tidak bermanfaat sebab suatu usul yang telah diterima lembaga ini toh tidak dapat dilaksanakan.
            Dengan demikian bangsa Indonesia penuh kekecewaan, karena pemerintah Belanda meskipun dalam kondisi yang genting tidak mau mengerti cita-cita (aspirasi) rakyat Indonesia akan kemerdekaan. Karenanya bangsa Indonesia merasa tidak perlu melakukan pembelaan bila ada serbuan dari luar, karena bangsa Indonesia tidak dipersiapkan untuk melakukan. Jepang dengan kecepatan yang mengagumkan bergerak ke selatan dan dalam waktu singkat Belanda harus menyerahkan tanggung jawabnya di Indonesia kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat ini mulailah masa penjajahan Jepang yang akan berlangsung kira-kira 3 1/2 tahun.

MASA PENJAJAHAN JEPANG DAN KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Hubungan Indonesia - Jepang sebelum 1942
            Sudah sejak awal abad ini Jepang menjadi imperialistis karena berbagai faktor, antara lain karena Jepang dihadapkan kepada persoalan kepadatan penduduk. Sesudah PD I minat terhadap Indonesia bangkit. Alasan idiil bangkitnya minat itu adalah ajaran Shintoisme tentang Hakko- ichiu yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Khususnya yang menyangkut bangsa Indonesia, ajaran Hakko-ichiu diperkuat oleh keterangan para antahunropolog Jepang sekitar 1930 yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia itu serumpun, maka beralasan jika Jepang mengaku sebagai saudara tua, kecuali alasan tersebut masih ada lagi alasan riil yaitu alasan ekonomis.
            Usaha Jepang menarik simpati dalam bidang ekonomi yaitu Jepang memberi komisi yang baik kepada pedagang-pedagang pribumi yang bersedia menjual barang-barang Jepang. Cara lain untuk menarik simpati adalah lewat pendidikan,pelajar-pelajar Indonesia diundang untuk belajar di Jepang dengan mendapat beasiswa. Jepang juga berusaha menarik simpati umat Islam Indonesia, orang islam Jepang dikirim ke Mekkah menunuaikan ibadah haji, di Tokyo didirikan masjid, dan kemudian suatu konferensi agama islam diselenggarakan di Tokyo.

B. Organisasi Pemerintah Jepang di Indonesia
            Berbeda dengan Belanda yang menganggap India-Belanda (Indonesia) sebagai satu kesatuan koloni, Jepang membagi Indonesia dalam tiga koloni. Dasar dari pembagian itu bersifat baik strategis militer maupun politis. Strategi militer berarti disesuikan dengan organisasi pertahanan Jepang politis disesuikan dengan penilaian Jepang terhadap perkembangan sosialpolitik di Indonesia. Karena itu wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga koloni terpisah :
a.   Jawa-Madura dengan pusatnya Jakarta dibawah Tentara XVI
b.   Sumatra dengan pusatnya Bukittinggi dibawah Tentara XXV
c.   Pulau-pulau lain dengan pusatnya  Ujung  Pandang (Makasar)  dibawah Angkatan Laut. Dengan demikian Jepang menjalankan politik " Devide et impera". Adapun organisasi pemerintahan secara vertikal diatur sebagai berikut :
            Syuu    = Karesidenan
            Ken                 = Kabupaten
            Gun     = Kawedanan
            Son      = Asisten
            Ku       = Desa
            Aza      = Dukuh
            Gumi  = RT/ Rukun Tetangga
Adapun organisasi pemerintahan ditingkat pusat dapat diberikan gambaran garis besar sebagai berikut : Penguasa Tertinggi adalahGunsireikan (Panglima Tentara), kemudian namanya diganti Saiko Sikikan (Panglima Tertinggi). Dibawahnya terdapat Gunsaikan (Kepala Staf Tentara) yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari daripada Pemerintahan Bala Tentara.

C. Tanggapan Bangsa Indonesia  terhadap Penjajahan Jepang
            Reklame Jepang memang menarik hingga sebagian bangsa Indonesiapun tertarik. propaganda Jepang itu baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Maksud kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa barat. Untuk itu perlu bantuan rakyat setempat agar maksud tersebut dapat tercapai, Bangsa Indonesia diharuskan memberikan bantuan berupa hasil-hasil alam maupun tenaga. Ternyata kesombongan tentara Jepang sangat menyakitkan hati. Jepang melakukan perampasan kehormatan rakyat Indonesia.Perampasan kekayaan dalam berbagai bentuk, misal : raja brana dan raja kaya. Rakyat dikenakan tanam paksa untuk kebutuhan perang : kapas, randu, rami, jarak dan sebagainya. Mereka juga dikenakan kerja paksa untuk membangun bangunan militer. Namun lama-kelamaan orang Indonesia tidak dapat ditipu, karena itu sikap ramah bangsa Indonesia segera berubah. Di Indonesia terdapat berbagai kekuatan sosial politik yang memperjuangkan tercapainya tujuan Indonesia Merdeka. Antara lian adalah : golongan pangreh projo dan pegawai, para santri dan ulama islam, golongan sosialis dibawah Syahrir sejak semula sudah memusuhi Jepang karena alasan ideologis, golongan komunis dibawah Amir Syarifuddin, seorang sosialis (kiri) golongan pemuda yang mempunyai prinsip mirip dengan golongan kumunis, golongan Pemuda Menteng, erat berhubungan dengan golongan Kaigun, pegawai- pegawai pada dinas Angkatan Laut yang dipimpin oleh A. Subarjo, golongan Nasionalis non agama dibawah Sukarno- Hatta.
            Disamping gerakan-gerakan perlawanan yang tersebut diatas, pada akhir penjajahan Jepang terjadi pula gerakan perlawanan terang-terangan, yaitu yang memnggunakan kekerasan. Karena penindasan yang tiada tertahankan terjadilah pemberontakan rakyat di Tasikmalaya dan Indramayu. Tetapi yang lebih berarti adalah pemberontakan Peta di Blitar ( 14 Februari 1945) yang dipimpin oleh Supriyadi, seorang shodanco dari daidan Blitar. Karena kurang berminat dan optimisme yang begitu besar akibat penyerbuan kilat yang berhasil maka pemerintah Jepang hanya berpedoman :
1.   Asal keamanan dan ketertiban terjamin
2.   Asal sumber-sumber alam yang vital dapat dikuasai dengan aman
3.   Asal prinsip berdikari (tidak tergantung pada Tokyo) dapat dilaksanakan.
Minat terhadap kerjasama dengan bangsa Indonesia makin membesar setalah Jepang terpukul dalam pertempuran laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942.

D. Proses Kemerdekaan Indonesia dan Tindak Lanjutnya.
            Pada waktu Jepang menyusun rencana penyerbuannya, ia tidak mengira bahwa USA setelah dipukul di Pearl Harbour bisa bangkit kembali dalam waktu begitu cepat. Agar supaya rakyat Indonesia makin bersedia membantu Jepang dengan segala pengorbanannya, maka Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato dimuka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada India Timur (Indonesia) di kemudian hari, dan inilah yang dikenal dengan sebutan " Koiso declaration".
            Anggota PPKI terdiri atas seluruhnya 21 orang Indonesia dan diketuai oleh Sukarno, sedang Hatta menjadi wakil ketuanya. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jendral Terauchi dengan mendatangkan Sukarno-Hatta ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah dilantik Sukarno_hatta pulang ke Indonesia tanggal 14 Agustus 1945 dengan singgah di Singapura, dan bertemu anggota-anggota PPKI dari Sumatra yaitu : Moh Amir, Teuku Hassan, Abdul Abbas. Dari pertemuan mereka dengan kol. Nomura di Saigon, Sukarno-Hatta mengetahui bahwa kekelahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang pendek setelah diketahui pihak Rusia telah menyatakan perang melawan Jepang pada tanggal 9 Agustus.
            Sementara itu pada tanggal 15 Agustus Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Karena itu ia mendesak supaya proklamasi segera dikalsanakan. Namun Sukarno-Hatta belum bersedia karena kabar itu baru diterima lewat radio gelap.  Setelah kabar resmi tentang penyerahan Jepang diterima, Sukarno-Hatta dan para pemuda diantaranya Sukarni kembali ke Jakarta. Sukarno-Hatta tiba dikota itu sudah jam 11 malam. Segera Hatta mempersiapkan rapat dan menghubungi para anggota yang tentunya telah dibuat bingung. Tetapi peraturan melarang adanya rapat-rapat sesudah jam 10 malam. Karena itu rapat atas tawaran Maeda yang baik hati diselenggarakan dirumahnya di Miyokodori (sekarang Jln. Imam Bonjol No. 1 Jakarta).
            Rapat yang semula dierencanakan merupakan rapat PPKI itu kini diikuti pula oleh anggota-anggota Cuo Sangi In dan pemimpin-pemimpin pemuda. Rapat berlangsupukul 6 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Hasilnya adalah rumusan teks proklamasi yang akan diumumkan pada hari itu juga pukul 10 pagi, teks tersebut adalah teks yang resmi dan ditandatangani oleh dwitunggal Sukarno-Hatta. Dan Sukarnolah nanti pada pukul 10 pagi harus membacakan teks tersebut, dan bertempat dirumahnya, jalan Pegangsaan Timur No 56. Setelah itu dikibarkan pula Sang Saka dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena Jepang menyiarkan proklamasi itu , maka penyiarannya dilakukan secara gelap baik lewat radio maupun dengan pamflet- pamflet dan edaran-edaran maupun dari mulut ke mulut.
            Sehari setelah Indoesia memproklamasikan kemerdekaannya perlulah dibentuk lembaga pemerintahan sebagai layaknya suatu negara merdeka.
Tanggal 18 Agustus siang telah berhasil membentuk UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan disertai Penjelasan. Pada hari itu juga diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD yang baru saja ditetapkan. Atas usul Oto Iskandardinata, secara aklamasi PPKI menyetujui pengangkatan Sukarno-Hastta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sukarno dan  pemimpin-pemimpin Indonesia pada waktu itu masih belum melihat urgensi pembentukan tentara. Karena itu pada tanggal 22 Agustus diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang semula bertugas sebagai kepolisian saja.
            Dengan modal senjata yang direbut dari Jepang, pemuda- pemuda memikul beban yang terpenting pada waktu itu, berjuang menegakkan dan mempertahankan negara proklamasi.Sementara itu Gerakan Pemuda Menteng 31 dibawah Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik tidak sabar dengan kebijaksanaan Kabinet Sukarno-Hatta yang lamban. Mereka menggerakkan massa untuk menghadiri rapat raksasa di Koningsplein (IKADA) pada tanggal 19 September 1945. Sukarno-Hatta tidak setuju, tetapi tidak dapat menghalangi karena larangan atas rapat itu bisa mematahkan semangat kemerdekaan rakyat yang  telah menyala- nyala. Dalam rapat itu tentara Jepang terus mengawasi dan berjaga-jaga.Suatu hal yang mengagumkan pihak Jepang ialah kewibawaan Sukarno yang terlihat pada rapat itu.
            Ketaatan rakyat terhadap Sukarno, membuat pihak Jepang sadar akan kedudukan Sukarno sebagai pemimpin rakyat. Jelasnya pihak Jepang menyadari bahwa pergerakan kemerdekaan benar-benar didukung rakyat. Rakyat menaati perintah pimpinannya. Untuk tidak menimbulkan kesulitan di pihak Jepang sendiri, maka harus berhati-hati sikapnya terhadap pihak Indonesia.
            Perjuangan Proklamasi di Luar Jawa, betapapun kerasnya sikap Jepang terhadap daerah luar Jawa, namun karena perkembangan situasi tidak menguntungkan Jepang, tentara XXV (dibawah Jendral Tanabe sebagai Panglima dan Jendral Shimura sebagai Kepala Staf) terpaksa juga mengadakan pembaharuan seperti di Jawa. Hanya Angkatan Laut yang masih bersifat keras. Namun bagaimanapun juga Sumatra harus mengikuti perkembangan di Jawa. Pada bulan Maret 1945 dibentuklah Cuo Sangi In di Sumatra, hampir dua tahun setelah Jawa.Kemudian menyusul pembentukian BPUPKI Sumatra pada bulan Juli 1945 dengan ketuanya Moh Syafei dan sekretarisnya Adinegoro.
            Sementara itu politik Jepang memisahkan Sumatra dari Jawa ditinggalkan, tiga orang utusan Sumatra, Abdul Abbas, Moh Amir dan T. Moh Hassan, diijinkan menjadi anggota PPKI di Jakarta yang berangkat ke Jawa lewat Singapura dalam satu bomber bersama Sukarno dan Hatta yang pulang dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945. Mereka menyaksikan Proklamasi 17 Agustus 1945. Ketiga utusan Sumatra pada PPKI mengikuti sidang-sidang Panitia itu sampai 22 Agustus. Dalam sidang  19 Agustus T. Hassan telah diangkat menjadi Gubernur RI untuk Sumatra dan menentukan Medan menjadi ibukota sementara. Dengan demikian maka persoalan yang dihadapi Sumatrapun kemudian sama dengan Jawa yaitu bagaimana pihak Republik harus membuat perhitungan dengan pihak Sekutu, khususnya Belanda, yang ingin memulihkan kekuasaannya di Indonesia seperti sebelum perang.


PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA I

A. Rencana Pendudukan Kembali Indonesia
            Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, ia harus melepaskan kembali daerah pendudukannya, ini berarti daerah-daerah koloni yang semula direbut dari Bangsa Barat yang tergabung dalam Blok Sekutu harus dikembalikan. Khusus yang menyangkut Indonesia, pihak Belanda sudah sejak bulan April 1944 mempersiapkan pendudukan kembali di Indonesia. Inggris datang ke Indonesia untuk menjalankan amanat Potsdam, tentara Inggris yang ditugaskan ke Indonesia itu dikenal sebagai AFNEI, dan terdiri dari kesatuan-kesatuan tentara Inggris yang berkebangsaan India (Gurkha). Dan tugas SEAC selanjutnya dibebenkan kepada AFNEI.

B.  Kesulitan-kesulitan Yang Dihadapi Sekutu dan tanggapan atas kedatangan Sekutu.
            SEAC mengalami berbagai kesulitan untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, kesulitan itu antara lain :
1    Wilayah hukumnya bertambah sangat luas
2.   Keterangan militer yang tidak pasti tentang Indonesia.
3.   Kesukaran penyusunan tentara yang harus diikuti oleh kesukaran bagaimana memberangkatkan pasukan  tersebut,  serta  bagaimana perbekalan bagi mereka harus disediakan.
Hal tersebut terjadi karena :
1.   pasuka Inggris melalui  AFNEI datang terlambat.
2.   Inggris salah duga tentang  sikap  Bangsa  Indonesia, Inggris menyangka kalau rakyat Indonesia akan menyambut kedatangannya dengan hangat. Sambutan rakyat Indonesia terhadap  kedatangan tentara Inggris lain, sebab rakyat telah menaruh curiga.
3.   Inggris juga melakukan kesalahan dengan mengeluarkan perintah yang menyinggung perasaan atau kehormatan bangsa Indonesia.
4.   Kesalahan lain terutama lain terutama dilihat dari  pihak RI ialah ikut sertanya penjabat-penjabat NICA serta diselundupkannya pasukan Belanda.
            Adapun tentara Inggris yang ditugaskan ke Indonesia itu terdiri dari tiga  devisi dari India dan tugasnya terbatas di Jawa dan Sumatra saja, ketiga devisi itu ialah :
1.   Devisi India 23 dibawah komando Jendral Hawtahunorn yang bertugas di Jawa bagian Barat dan berpusat di Jakarta.
2.   Devisi India 5 dibawah komando  Jendral  Mansergh  bertugas di Jawa bagian timur, berpusat di Surabaya.
3.   Devisi  India 26 dibawah komando Jendral  Chambers  bertugas di Sumatra, berpusat di Medan.
            Setelah Jepang kalah, Belanda ingin kembali ke Indonesia, dasar utamanya masih berkisar ekonomis, yaitu masih adanya anggapan bahwa Belanda tanpa Indonesia tak mungkin bertahan hidup. Masuknya tentara Sekutu (Inggris) ke Indonesia, ikut serta menyelundup penjabat-penjabat NICA dan tentara Belanda, diantaranya ada yang dipulas warna kulitnya sehingga menyerupai warna kulit serdadu Gurkha. Mendengar kabar bahwa Kaisar Jepang telah menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, tentara Jepang di Indonesia sangat terkejut diliputi oleh suasana ketidaktahuan apa yang harus dibuat, bingung dan putus asa. Desas- desus tersiar bahwa Sekutu akan melakukan balas dendam dengan menghancurkan negerinya.
            Dikalangan rakyat Indonesia terdapat bermacam-macam sikap. Rakyat diliputi berbagai poerasaan, terharu, gembira, dan balas dendam. Pemimpin utama Indonesia waktu itu ialah Sukarno-Hatta. Mereka ini menghadapi dilema yang sulit : tunduk kepada Sekutu atau kepada pemuda. Meski demikian kedatangan Sekutu masih dirasakan sebagai bahaya, kekhawatiran bahwa Sekutu akan menangkap Sukarno-Hatta masih ada. Tetapi kemudian bahaya yang mengancam Sukarno-Hatta berhubung dengan kedatangan Sekutu lenyap. Lenyapnya bahaya itu nampak dalam pernyataan Christison, dimana ia menyatakan pada tanggal 1 Oktober 1945 bahwa kedatangannya tidak akan melebur pemerintah RI. Ia pun ternyata kemudian mau mempertemukan Sukarno dengan Van Mook pada tanggal 23 Oktober 1945. Golongan pemuda tidak pernah ketinggalan, bahkan selalu mempelopori tindakan-tindakan untuk mengisi kemerdekaan. Pada tanggal 1 September 1945 mereka mendirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia). Mengingat pemerintahan RI belum kuat baik secara institusional maupun secara psisik militer, maka ia harus hati- hati. Berbagai tindakan atau kebijaksanaan yang memungkinkan sikap permusuhan pihak sekutu harus dihindarkan. Pada tanggal 1 Oktober Christison memberikan pengakuan de facto, meskipun secara tidak langsung dan terbatas kepada pemerintah RI.

C. Perlawanan Bangsa Indonesia  
            Pada waktu RI memproklamirkan kemerdekaannya, belum mempunyai tentara, bahkan pada taggal 18 Agustus Jepang berhasil membubarkan sejumlah besar Daidan PETA. Tetapi disini jelas tentara diperlukan secara mutlak. Rencana kedatangan Sekutu yang nampak akan diboncengi Belanda menyadarkan pemerintah perlunya pemuda mempersenjatai diri. Perlawanan yang terlihat diantaranya adalah :
a.      Pertempuran Surabaya
            Pola perebutan kekuasaan itu pertama kali terlihat di Surabaya, tidak di Jakarta. Seperti diketahui, Surabaya adalah kota industri-dagang dengan sifat-sifat penduduknya yang radikal. Permusuhan terbuka meledak pertama kali di Surabaya pada tanggal 19 Septrember di Hotel Yamato (Hotel Oranye dulu, atau Simpang, sekarang) di Tunjungan. Sejumlah bekas interniran mengibarkan Triwarna di muka hotel tersebut. Pemuda-pemuda tidak dapat mentolelir pengibaran bendera itu. Tanpa memperdulikan penjagaan Kempetai, seorang pemuda tangkas memanjat tiang bendera menyobek bagian bendera itu yang berwarna biru, sehingga tinggallah bendera itu berwarna merah putih. Kemudian peristiwa ini diikuti oleh perkelaihan massal antara orang-orang (pemuda) Belanda dan Indo melawan pemuda-pemuda Indonesia yang menyebabkan biang  keladi perkelaian itu, Kapten Plegman tewas, pada 20 September.  Hubungan antara orang Indonesia-Jepang yang semula cukup baik itu kemudian terganggu pada akhir September, karena Sekutu telah datang dengan membawa serta sejumlah kolonial Belanda.
            Menyadari terbatasnya kekuatan limiter di Jawa, Mountbatten memusatkan penempatan tentaranya di Jakarta, Surabaya dan kemudian Semarang. Didaerah-daerah pedalaman disekitar kota-kota itu terdapat pusat-pusat interniran. Daerah-daerah itu hanya diduduki bila mungkin. Daerah yang dimaksud misalnya Bandung, Magelang, Ambara dan Malang. Tetapi justru masuknya Sekutu kedaerah-daerah pedalaman itulah sebab utama terjadinya banyak pertempuran selawan Sekutu.             Kedatangan Sekutu di Jakarta tersiar dengan cepat kedaerah-daerah, rakyat Indonesin menyadari adanya bahaya yang mengancam kemerdekaan.
            Arek-arek Surabaya menyerbu markas Kempetai dan pangkalan AU Ujung yang dengan mudah dapat direbutnya mereka berhasil merebut senjata dalam jumlah yang besar. Kedatangan Sutomo atau Bung Tomo dari Jakarta pada tanggal 12 Oktober mendirikan Radio Pemberontakan untuk mengobarkan solidaritas dan semangat juang pemuda dan rakyat. Pidato radionya yang berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan Allahu Akbar sangat kena dalam situasi yang penuh kegelisahan. Tidak kalah menariknya dari pidatonya itu ialah sumpahnya. Isi dari sumpah tersebut adalah : Tidak akan menyentuh wanita dan tidak akan cukur sebelum penjajah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia. Ini sangat menggerakkan semangat pemuda untuk mencu- rahkan seluruh jiwa raganya kepada perjuangan kemerdekaan.
b. Pertempuran Bandung
            Pengambilalihan gedung-gedung pemerimtah sudah selesai pada akhir September. Tokoh pemuda yang terkemuka adalah Sutoko, segera disusul dengan perundingan antara panglima tentara Jepang di Jabar, Jendral Mabuchi, dengan pemuka- pemuka politik di Bandung, terutama berkisar persoalan senjata. Pada 4 Oktober telah ditandatangani suatu persetujuan rahasia oleh Mabuchi dan Puradireja, residen Priangan.
c. Pertempuran Jawa Tengan dan Semarang
            Perkembangan situasi di Jateng sama sekali berlainan dengan di Bandung. Sebagian disebabkan oleh karena Sekutu datang lebih kemudian dari pada di Bandung dan dalam jumlah yang kecil saja. Sebagian juga disebabkan oleh karena sikap panglima Jepang di Jateng, Jendral Nakamura yang cukup besar simpatinya kepada perjuangan banga Indonesia. Ia pun mempunyai bawahan orang Indonesia dalam jumlah yang cukup besar, sementara markasnya terletak tidak di kota Semarang tetapi di Magelang.        Adanya kerajaan Yogyakarta dan Surakarta berpengaruh pula atas perkembangan situasi, terlebih-lebih kota Yogyakarta, karena Sultan Yogyakarta tegas-tegas sejak Proklamasi pro Republik.

 D. Pembentukan Tentara, Laskar dan Partai
1..  Tentara Nasional Indonesia
      Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karena pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah RI mengeluarkan maklumat pembentukan TKR, dan berkembang menjadi TNI. Pertumbuhan TNI seiring dengan pertumbuhan RI, ia lahir dalam revolusi kemerdekaan dan iapun dibesarkan dalam revolusi. Adapun pembangunan TNI dimulai dengan pendirian BKR.

2.. Laskar Atau Badan Perjuangan dan partai
      Badan perjuangan atau laskar didirikan oleh para pemuda karena terdorong untuk berjuang membela negara yang terancam oleh kembalinya penjajahan asing di Indonesia. Namun mereka tidak suka dibawahkan oleh pemerimntah,melainkan lebih suka bergabung dengan partai politik yang sehaluan.

E.  Perjuangan Menegakkan Kekuasaan Republik Indonesia di luar Jawa
            Pola perkembangan situasi didaerah-daerah luar Jawa banyak miripnya dengan pola perkembangan di Jawa, kecuali bagian awal dan akhir.            Bagian awal ditandai oleh keterlambatan daerah-daerah dalam mendengar berita proklamasi karena alat komunikasi yang tidak ada atau kurang sempurna, sementara pihak Jepang diberbagai daerah telah merusak radio-radio umum yang ada. Diberbagai daerah nampak adanya keraguan dikalangan pemimpin-pemimpin politik tua termasuk yang baru kembali dari Jawa. Para pemudalah yang mendorong mereka bergerak maju. Mereka ini yang menjadi pelopor perebutan kekuasaan dari tangn Jepang. Setelah dirasa adanya ancaman Sekutu dan NICA maka para pemuda itu berusaha merebut senjata.

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

            Setelah menyatakan diri merdeka maka langkah awal  adalah pembentukan pemerintahan. Sebenarnya pemerintahan telah dibentuk bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia akan tetapi masih belum mampu menjalankan pemerintahan secara optimal. Hal ini sangat dipengaruhi kondisi negara yang memang belum stabil masih banyak permasalahan dalam negeri maupun luar negeri yang belum dapat diatasi, karena baru merdeka. Undang-Undang Dasar sebagai dasar aturan dalam menjalankan pemerintahan telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi belum terlaksana dengan baik. Berbagai permasalahan dalam negeri dan penyelesaian konflik Indonesia Belanda menjadi pembahasan berikut ini. Pembentukan pemerintahan menjadi permasalahan yang mendasar, oleh sebab itu sebagai pelaksana pemerintahan maka dibentuklah kabinet. Pembentukan Kabinet itu antala lain :

A. Kabinet  : SYAHRIR DAN TAN MALAKA
            Kelemahan Pemerintah Pusat kedalam tidak dimbangi dengan kekuatan ke luar.Meskipun kekawatiran atas kedatangan Sekutu akan mengakiri pemerintahan Sukarno-Hatta telah lenyap, tetapi kedatangan Sekutu mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan baru. Orang yang dianggap dapat menghilangkan ketidakpuasan terutama pemuda ialah Syahrir. Dalam situasi yang sulit pada masa peralihan ini ia dianggap sebagai orang yang sangat tepat. Langkah-langkah yang diambil Syahrir dalam kabinetnya adalah :
1.      Langkah pertma : Mengubah status KNIP
Syahrir berpendapat bahwa tindakan pertama yang sewajarnya dilakukan ialah mengubah status KNIP. Aturan Peralihan padal IV UUD 45 menyatakan bahwa Presiden menjalankan kekuasaan non-eksektifnya dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Mulai tanggal 7 Oktober Syahrir mengadakan pembicaraan- pembicaraan dengan berbagai anggota KNIP tentang perlunya reorganisasi KNIP dari badan pembantu Presiden menjadi badan yang berstatus sebagai MPR-DPR sementara. Adapun yang terpilih sebagai ketua BP KNIP ialah Syahrir sendiri, sedang wakilnya adalah Amir Syarifuddin yang namanya harum juga karena aktif dalam gerakan bawah tanah di jaman Jepang.
2.   Langkah kedua : Pendirian Partai-partai
      Sementara Sukarno-Hatta dan Amir sedang berada di Surabaya melerai pertempuran (30 Oktober 1945) berhasil memperoleh persetujuan BP- KNIP untuk mengeluarkan Maklumat Pendirian Partai-partai.
3.   Mengubah Sistem Kabinet
      Langkah Syahrir berikutnya adalah mengubah sistem kabinet, meskipun partai-partai sudah ada, tetapi tidak ada artinya apabila sitem kabinet tak disesuaikan dengan perwakilan partai dalam DPR/KNIP. Karena itu wajarlah bila pada tanggal 11 Nopember 1945  BP-KNIP mengusulkan penyesuaiannya kepada Presiden dan wakil Presiden yang kemudian menyetujuinya. Kabinet Sukarno-Hatta memang telah berusaha mendapatkan pembelaan dari luar negeri seperti dari India, Cina, Philipina, AS, Australia, Inggris dan Rusia. Bahkan sampai-sampai Presiden pada tanggal 12 Oktober mengeluarkan maklumat bahwa RI menjamin hak milik asing dan pengembalian hak itu kepada yang memilikinya semula. Usaha memperoleh simpati atau pembelaan dari luar yang terpenting ialah dikeluarkannya Manifesto politik tanggal 1 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden.
            Bersamaan dengan munculnya gagasan perubahan kabinet, muncul pula sebuah pamphlet berjudul Perjuangan Kita yang ditulis oleh Syahrir.Pemberitaan pertama munculnya pamphlet itu terjadi pada 10 November 1945. Sambutan terhadap pamphlet ini tidaklah begitu hangat, tetapi pamphlet ini penting oleh karena merupakan rencana yang jelas akan dilakukan oleh grup Syahrir dalam menjawab persoalan-persoalan Indonesia Sekarang dan merupakan salah satu dari dua analisa sistimatis tentang keadaan dalam dan luar negeri yang mempengaruhi Indonesia dan disertai dengan tindakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi persoalan ini.
            Ternyata banyak yang tidak puas, sama tidak puasnya terhadap Kabinet Sukarno-Hatta. Kebanyakan menteri adalah tokoh-tokoh yang tidak terkenal kecuali Syahrir dan Amir sendiri. Kekecewaan terhadap Kabinet Syahrir bertambah setelah program kabinet diumumkan pada tanggal 17 November 1945. Dukungan para pemuda kepada Syahrir berakhir bersamaan dengan pengangkatannya sebagai PM dan pengumuman program kabinetnya. Disamping itu setelah Kabinet Syahrir dibentuk, makin banyak partai didirikan, sebagian daripadanya menjadi penjegal Syahrir sendiri. Karena itu dukungan terhadap Syahrir oleh golongan pemuda merosot. Mereka mencari pribadi yang teguh dan program yang tegas untuk mengatasi krisis. Orang yang dicari itu ditemukan dalam diri Tan Malaka, pejuang yang terkenal radikal.
            Sampai akhir Oktober 1945 hubungan Syahrir dan Tan Malaka baik, tetapi setelah Syahrir berkuasa sebagai PM, maka nampaklah permulaan pertentangan mereka pada bulan Desember 1945. Hal ini terjadi terutama setelah pertempuran Surabaya yang bermula tanggal 10 November dan selesai dalam waktu 3 minggu kemudian. Kedua politisi itu memberikan reaksi atau penilaian yang bertentangan satu dengan yang lain. Tanggal 3 Januari 1946 ada suatu konggres front rakyat yang diselenggarakan di Purwokerto, dan Panglima Besar Sudirman menyampaikan sambutan tertulis yang penuh simpati. Dengan mengambil pelajaran dari Sejarah, Tan Malaka menekankan perlunya Persatuan Perjuangan dari semua orang dan semua aliran dan tingkatan untuk melaksanakan program umum yang berintikan tuntutan perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan pengusiran tetara asing dari bumi Indonesia. Menanggapi konggres Persatuan Perjuangan di Purwokerto, Partai Sosialis merencanakan mendirikan Barisan Nasional yang anggotanya terdiri dari semua organisasi politik dengan hak suara yang sama dan merupakan suatu badan untuk memecahkan segala persoalan.
            Menanggapi keinginan pemerintah, sekurang-kurangnya 133 orgagisai menyelenggarakan konggres kedua popular front di Sala pada 15 - 16 Januari. Jendral Sudirman hadir, dan angkat bicara. Dalam konggres itu Tan Malaka berbicara paling akhir. Sekali lagi ditekankan perlunya persatuan, persatuan untuk perjuangan dengan program minimum 7 pasal yang sudah diumumkan. Sebagai langkah pertama Komite menyampaikan keputusan Konggres kepada pemerintah untuk melaksanakannya. Dan untuk itu Persatuan Perjuangan akan membantu sepenuhnya karena 7 program Persatuan Perjuangan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
            Pemerintah selalu memperhatikan dan merasa khawatir akan pertumbuhan Persatuan Perjuangan. Dalam keterangannya kepada KNIP secara tidak langsung pemerintah menuduh Persatuan Perjuangan melakukan pemecah-belahan pemerintah, pusat lawan daerah, antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah selalu bersedia mendengarkan suara rakyat terbukti dengan Kepindahan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta, pembentukan Kementerian Agama dan pengangkatan Menteri Agama, pembentukan Kementerian Penerangan, pembentukan Balai Pemuda dalam Kementerian Sosial untuk secara khusus menyelenggarakan kepentingan pemuda.
            Bagaimanapun juga PP berkembang terus. Komite PP mengumumumkan bahwa pada tanggal 27 Januari PP akan mengadakan musyawarah lagi di Surakarta. Dalam pada itu diterangkan bahwa PKI dari Yusuf, BPRI dari Bung Tomo dan PBI serta organisasi massa yang lain telah bergabung dengan PP. Sayuti Melik mengatakan organisasi massa terbesar terkuat yang belum bergabung dengan PP hanyalah pemerintah sendiri. Ia mendesak agar pemerintah mau bergabung dan memimpin PP karena hanya pemerintah mampu melaksanakan program minimum itu secara keseluruhan.

B. Kabinet Syahrir I Jatuh dan Pembersihan bulan Maret
            Popularitas Persatuan Perjuangan makin tambah berkat kepribadian Tan Malaka dan strategi perjuangannya yang disusun dan dilaksanakan secara konsekwen. Tetapi tidak kalah penting adalah kesukaran yang dihadapi pemerintah dan kesulitan untuk mengatasinya. Sesudah kemenangan Sudirman di Ambarawa, kedudukan militer terus memburuk. Akhir November Surabaya dikuasai Sekutu sepenuhnya, sedang pihak Indonesia mengalami kerugian besar. Kemudian pertempuran berkobar di Bandung pada 24 - 26 November, dan pada 27 November Jendral Mac Donald mengeluarkan ultimatum agar Bandung utara (sebelah utara jalan kereta api) dikosongkan oleh pihak Indonesia dalam waktu 24 jam. Berkali-kali pemerintah meminta kepada rakyat Indonesia tetap tenang dan pegang teguh disiplin.
            Bila dibidang militer kedudukan Indonesia tidak beruntung, dibidang politikpun tidak lebih baik. Setelah berunding tanpa hasil dengan wakil-wakil RI, pada 15 Desember 45 Van Mook kembali ke Nederland untuk berkonsultasi dengan pemerintahnya. Serangan pemuda atas Kabinet Syahrir makin hebat. Chaerul Saleh menuduh Kabinet Syahrir menampung sejumlah menteri yang dicap berbau Belanda. Perkembangan selanjutnya tampak tidak menguntungkan pemerintah. Pada 4 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta. Meski dekinian keberhasilan mengungsikan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta merupakan prerstasi tersendiri. Di Yogyakarta, dimana tiada seorang anggota Sekutu pun dijumpai, dan dimana pernyataan merdeka secara leluasa dapat dipertunjukkan, semua kekuatan kemerdekaan berkumpul. Jika orang di Jakarta dipaksa untuk berdiplomasi, tetapi bila ia di Yogyakarta ia tak mungkin menerima jalan diplomasi.
            Awal Februari 1946 Van Mook tiba kembali di Jakarta tanpa membawa usul yang memenuhi harapan serta tidak jelas. Memang sulit bagi pemerintah Shermerhorn (darurat) karena bagi Nederland karena perubahan status Indonesia bersifat konstitusional. Dalam penjelasannya pada tanggal 22 Februari 1946 Van Mook mengatakan bahwa Negara Serikat itu adalah suatu bentuk konstitusional yang dipilih untuk mempertahankan keseimbangan antara otonomi daerah dan kekuasaan pusat, tetapi segala sesuatu dilakukan untuk memperkuat kesatuan Indonesia sebagai suatu bangsa.Strategi Belanda ( Ciptaan Van Mook ). Atas desakan Van Mook, Belanda supaya menduduki dulu daerah-daerah Luar Jawa yang kaya dan penduduknya jarang untuk memisahkannya dari Jawa yang revolusioner sehingga dengan pemisahan luar Jawa, Jawa akan lemah dan menjadi mudah untuk didekte.
            Dari pandangan Syahrir usul-usul itu hampir tidak menarik. Pada tanggal 6 Februari Syahrir dan Amir menuju Yogyakarta untuk memimpin sidang kabinet dan berembug dengan Persatuan Perjuangan.            Pada tanggal 7 Februari Syahrir mengucapkan pidato dihadapan konferensi Pangreh Praja di Sala, diharapkan kesediaan peserta mendukung kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan,dalam konferensi itu istilah Pangreh diganti Pamong.
            Pada tanggal 6 Februari pimpinan Masyumi mengirim kawat kepada Presiden yang mengatakan bahwa kepercayaan kepada Kabinet Syahrir - Amir telah lenyap sebagai hasil pembantaian oleh pasukan Inggris di Tangerang, Jakarta, Bogor dll, tanpa kabinetpun dapat berbuat sesuatu. Dalam konferensi Masyumi tanggal 11 - 13 Februari partai ini minta supaya dibentuk kabinet yang bercorak nasional sungguh-sungguh, supaya dapat meladeni Belanda. Syahrir minta berhenti pada tanggal 23 Februari dan disetujui Presiden pada tanggal 28 Februari.

C. Berbagai Perkembangan dalam Masa Kabinet Syahrir
            Kabinet Syahrir I berumur 3 bulan, selama ini tumbuhlah kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan yang sukar dipadukan, baik yang sipil, militer atau pra-militer. Masing-masing selalu memperhatikan pihak lainnya. Pada waktu Syahrir mulai memimpin kabinet hampir tak ada organisasi, tetapi pada bulan Februari 1946, PP Tan Malaka mempunyai anggota ratusan organisasi. Pada masa Kabinet Syahrir ini pula timbul pembagian strategi perjuangan yang tajam: Diplomasi dan Perjuangan, strategi diplomasi sudah digariskan pada jaman Sukarno dan dipraktekkan oleh Syahrir dan Amir. Startegi ini didasarkan atas pandangan yang pesimistis dan pada perimbangan kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan revolusi Indonesia.
            Akhirnya diplomasi adalah suatu pertaruhan (kalau bernasib baik mujur, atau kalau bernasib buruk hancur), kalau suatu lanngkah maju kearah pengakuan internasional atas kemerdekaan RI gagal berarti 2 langkah mundur dari tujuan masyarakat baru yang sedang dibinakemangkan. Jalan pikiran startegi perjuangan persis kebalikannya, berangkat kepada optimisme atas kekuatan nasional revolusioner dengan dukungan rakyat luas.
            Periode kedua bulan Februari PP mengalami kejayaan, pada tanggal 17 Februari 1946 PP berhasil mengorganisasi pawai peringatan 6 bulan proklamasi kelemrdekaan di Sala. Sudirman juga memberi sambutan yang sangat mendukung tuntutan PP. Dikatakan RI memang kekurangan senjata, tetapi mempunyai semangat tinggi dan dengan persatuan yang ada seperti dalam PP, RI pasti menang, tentara hidup atau mati bersama republik.
            Golongan yang pro diplomasi (Syahrir dan Amir) berusaha mematahkan PP. Ada dua cara untuk maksud tersebut: Pertama, mendekati pendukung-pendukung Tan Malaka yang tidak yakin penuh akan kebenaran jalan perjuangan yang penuh resiko. Kedua : menarik pendukung-pendukung PP yang akan berkeinginan memasuki kabinet. Kartu trump (pemukul) bagi Tan Malaka ialah dukungan terhadap PP yang lebih mencerminkan demokrasi dari pada KNIP serta program minimum yang mendapat dukungan luas dari rakyat dan pemuda. Disamping itu faktor lain yang mendukung kartu Tan Malaka ialah golongan-golongan yang diserang Syahrir dalam Perjuangan Kita. Jika diadakan perbandingan, maka keluwesan Syahrir untuk membagi kursi lebih menguntungkan daripada keteguhan Tan Malaka dalam mempertahankan kemurnian program minimum. Satu fakta lagi yang menguntungkan Syahrir ialah peranan Sukarno (juga Hatta). Karena perjalanan-perjalanannya oleh rakyat ia telah diakui sebagai pemimpim Indonesia yang tak tertandingi.

D. Kabinet  : KOALISI NASIONAL
            Pada pembukaan sidang KNIP tanggal 28 Febraui, Sukarno mengemukakan persetujuannya atas pengunduran Kabinet Syahrir. Kemudian Syahrir menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan kabinetnya diserti penekanan bahwa bagi RI tiada pilihan lain dari pada berjuang lewat damai dan perundingan. Sukarno mengambil sikap mendukung golongan Sosialis, Ia ingin akan terbentuknya kabinet koalisi yang lebih luas keanggotaannya tetapi yang akan meneruskan kebijaksanaan perundingan kabinet Syahrir. Pada tanggal 28 Februari malam pipmpinan PP bersidang dan memutuskan untuk menuntut persetujuan diterimanya program minimum sebagai syarat duduk serta dalam kabinet dengan posisi kunci harus ditangannya untuk menjamin pelaksanaan program minimum. Penolakan Sukarno atas program minimum dapat diartikan kalau Sukarno Syahrir supaya segera membuat persiapan untuk berunding dengan Belanda.
            Sehari setelah kabinet baru dilantik Syahrir menyampaikan usul balasan kepada Van Mook. Ia mengatakan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan Belanda untuk membangun ekonomi dan membentuk Uni Indonesia- Belanda. Tetapi ia menekankan bahwa hubungan Uni ini Indonesia diwakili oleh Republik sebagai suatu kesatuan bulat. Dan Van Mook menolak usul ini, sebagai gantinya ia menekankan pembentukan suatu negara Indonesia yang merdeka berbentuk federasi dalam suatu Uni dengan Belanda. Dalam mengambil keputusan ini Syahrir menyadari sepeuhnya adanya resiko yang harus dihadapi. Kesediannya mundur selangkah sudah tidak memenuhi program lima Pasal Sukarno, apa lagi minimum program PP. Syahrir dapat membayangkan rintangan besar yang dihadapi. Karenanya agar politik diplomasinya berhasil tindakan melenyapkan oposisi yang keras (PP) harus dilakukan.
            Karenanya, pada suatu saat antara 13 dan 16 Maret 46, suatu surat rahasia dikirim ke Yogyakarta berisi perintah penangkapan atas diri pemimpin-pemimpin PP. Karena Sukarno- Hatta dan Amir menolak program minimum PP dan telah memilih grup diplomasi maka merupakan konsekuensi wajar kalau mereka setuju tindakan penghancuran PP. Dari 141 perkumpulan yang mula-mula menjadi pendukung PP hanya 40 yang mengirimkan wakilnya ke Konggres tersebut. Konggres itu sendiri berlangsung dalam suasana tegang. Diluar konggres terdapat pemuda-pemuda Pesindo yang bersenjata. Karena suasa yang tegang, Jendral Sudirman terpaksa mengirimkan pasukan untuk menghindarndakan tindakan pengecaman.
            Pada tanggal 22 Maret pemerintah mengumumkan penahanan mereka di Surakarta (Tawangmangu). Diingatkan bahwa penahan itu dilakukan oleh pemerintahatas dasar pertimbangan demi menghindarkan timbulnya kegelisahan dan kekacauan dalam masyarakat, atau perpecahan yang menghalangi politik pertahanan pemerintah. Sudah pasti penahan tersebut menimbulkan reaksi antaranya berupa kecaman terhadap pemerintah karena penahanan itu berarti pemberangusan kerkumpul dan berbicara. Untuk menghindarkan salah faham pihak militer mengeluarkan pernyataan bahwa penahanan pemimpin-pemimpin PP dilakukan tidak atas perintah pimpinan militer. Penahanan itu dilakukan pemerintah dengan hati-hati. Para tahanan adalah tokoh-tokoh yang tidak mempunyai partai sendiri. Pemerintah menawarkan kompromi kepada para tapol tetapi semua minta pembebasan sebagai prasarat. Pada tanggal 29 Maret pemerintah mengumumkan susunan delegasi Indonesia yang dipimpin Suwandi yang dikenal dengan nama Delegasi Hoge Veluwe. Delegasi berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April bersama Van Mook dan Kerr.Dalam persetujuan itu RI akan menjamin keselamatan dan pengangkutan bekas interniran ke pelabuhan. Tetapi sukses itu diimbangi dengan kejadian : jatuhnya seluruh Bandung ke tangan Sekutu pada tanggal 24 Maret 1946, setelah lebih dulu dijadikan lautan api. Lalu pada tanggal 17 April Sekutu menyerahkan Bandung kepada Belanda.
            Delegasi RI mengadakan pertemuan 4 kali dengan delegasi Belanda pimpinan PM Schermerhorn antara 14 - 24 April. Tetapi perundingan itu berakhir dengan kegagalan., karena Belanda hanya mau memenuhi tuntutan RI berupa pengakuan kekuasaan de facto RI atas Jawa dan Madura, tetapi tidak untuk Sumatra. Segera setelah Kabinet Syahrir II mulai bertugas, dihadapilah persoalan berat, keresahan dalam AD dan kesukaran dibidang diplomasi karena hasil pemilu 17 Mei 1946. Sudah sejak pengangkatan Sudirman menjadi Panglma Besar TKR hubungan antara AD dan kabinet tidak baik, yang ditandai oleh adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan.
            Pendirian Staf Pendidikan Politik Tentara (pepolit) oleh pemerintah dengan maksud untuk memberi kursus politik kepada tentara merupakan hal yang tidak menyenangkan pihak tentara. Kenyataan bahwa para pengajar adalah orang-orang PSI dan Marsyumi menyebabkan partai-partai lain tidak senang akan pepolit. Pertentangan antara pemerintah dan militer terjadi juga atas susunan dan wewenang Menteri Pertahanan dan MBAP, serta pengangkatan komandan devisi. Sementara perlunya rasionalisasi dan sentralisasi kekuasaan komandan militer disetujui, pertentangan antara pendukung-pendukung Amir dan Sudirman telah menyebabkan panitia mengalami kesukaran dalam menjalankan tugasnya.
            Panglima Besar Jendral Sudirman yang masih muda, tetapi bertahan melawan politisi-politisi kabinet yang sudah tua dan berpendidikan. Ini dinilai dari pidatonya yang bersifat kebapakan terhadap anak buahnya serta kecintaannya terhadap negara dan bangsanya, iapun juga tidak menjanjikan adanya kejayaan militer. Tetapi pidatonya itu justru berisi berbagai ajaran moral spiritual yang cocok untuk bangsa Indonesia. Sementara pemerintah menghadapi kesukaran dibidang militer, dibidang diplomasipun kedudukan pemerintah tidak lebih baik. Ini mendorong grup-grup yang anti pemerintah untuk bangkit kembali. Adapun perjuangan diplomasi dengan perundingan Hoge Veluwe berakhir dengan kegagalan.
            Hasil Pemilu membuat blok diplomasi makin pesimis sedangkan atas blok perjuangan makin yakin bahwa Belanda akan membuka serangan atas RI. Desakan-desakan baru agar kabinet diperbaharui supaya makin mampu mempersiapkan diri menghadapi Belanda makin santer terdengar. Sementara itu pimpinan kabinet ingin tetap bertahan ditempatnya. Alasan yang masuk akal adalah kalau Syahrir mendapat kepercayaan dari pihak Belanda diganti oleh orang lain yang lebih menyenangkan grup oposisi perundingan dengan Belanda akan menjadi sulit. Syahrir menenpati kedudukan yang sukar. Kalau ia harus memperkuat posisinya didalam negeri, perundingan dengan Belanda makin sulit untuk mencapai hasil.
            Kegelisahan pemerintah nyata kelihatan dalam dua hal, pertama tentang Sudirman diangkat menjadi Pangsar Angkatan perang, yang membawahi seluruh Angkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedua pemindahan status kepolisian dari organ dibawah Menteri DN menjadi organ dibawah PM. Tak kalah gelisahnya lagi pihak oposisi yang belum bisa melupakan peristiwa Maret lebih-lebih dalam keadaan darurat. Di rumah Sudarsono, AK Yusuf mengatakan kegemasannya kepada pemerintah Syahrir dan mengatakan keinginannya untuk menendang Syahrir dengan harapan sesudah Syahrir tersingkir, Sukarno dan Sudirman akan mengambil seluruh kekuasaan negara dan membelokkan arah politik menghadapi Belanda. Sore harinya Yusuf mengajak Iwa pergi ke Sala, diketahui bahwa Syahrir dkk akan keliling Jatim dan akan menginap di bekas kediaman direktur javasche Bank dan dijaga ketat oleh CPM. Untuk itu Yusuf mendekati CPM untuk bekerja sama.Pada jam 11.15 malam Syahrir dkk diperintahkan Yusuf untuk mengikutinya dengan acungan senjata, lalu dibawa ke Paras (lereng G. Merbabu). Mereka disismpan di bungalow Sunan dengan penjagaan dibawah Mayor Sukarto, komandan batalyon setempat.
            Keesokan harinya kabinet bersidang dibawah pimpinan Presiden karena keadaan yang darurat, Yusuf dan Iwa beserta yamin bergegas ke tawangmangu untuk menerangkan kepada para tahanan 17 Maret tentang apa yang sedang terjadi. Reaksi mereka macam-macam, ada yang senang dan ada yang khawatir. Dari Tawangmangu ketiganya kembali ke Yogya menemui Budyarto, Buntaran dan Subarjo. Semua mengatakan senang, mereka berharap kabinet Syahrir akan dirombak dan dibentuk kabinet presidensiil dibawah pimpinan Sukarno. Karena tindakan Sudarsono, usaha merahasiakan pengamanan Syahrir terbongkar. Sukarno akhirnya pada tanggal 29 Juni menerangkan kalau PM diculik dan bahwa kekuasaan kabinet telah ia ambil oper. Rakyat diminta berdiri dibelakang pemerintah dan membantu pembebasan Syahrir.
            Keesokan harinya PB kembali ke Yogya untuk mengikuti sidang, pertemuan antara Sudirman, Sukarno-Hatta merupakan arena perdebatan yang hangat. Mereka menuduh PB tahu dimana Syahrir dkk disimpan, dan mereka mendesak PB agar membantu pembebasannya. Sudirman menolak untuk berbuat sesuatu, ia mau membantu pembebasan tersebut, dengan syarat bahwa susunan  kabinet diadakan perubahan dan para penculik dijamin tidak ditindak.  Pemerintah menyadari bahwa dalam situasi yang dratatis ini terpaksa harus menggunakan kartu trumpnya. Tanggal 30 Juni malam Presiden Sukarno mengucapkan pidato radio, ia menunjukkan kesusahan daripada kemarahan dengan menuduh pihak oposisi tidak tahu perbedaan antara oposisi dan destruksi.Pidato Sukarno yang mencela tindakan penculikan dengan kata-kata cukup manis memberikan hasil baik. Syahrir dkk dibebaskan, setibanya di Surakarta terus diterbangkan ke Jakarta. Namun pemerintah tidak dapat dihalangi untuk melakukan pembalasan atas diri pelaku-pelaku utama penculikan. Tindakan pertama ialah menarik Umar Joy, Kastaf Devisi III pilihan Sudarsono, untuk ditempatkan sebagai wakil militer dari Sultan Yogya dalam Dewan Pertahanan DIY. Selanjutnya tokoh- tokoh yang dekat dengan Sudarsono ditangkap.
            Ketegangan yang nampak di Yogyakarta memberi kesan bahwa penangkapan tak ditujukan kepada Sudarsono saja, tetapi juga kepada Umar Joy. Karena itu diputuskan untuk memindahkan MB Devisi III ke Wiyoro dekat Kotagede, tempat markas Resimen III yang dipimpin oleh Letkol Suharto
Sudarsono dan Sudirman Berunding.  Sudarsono diyakinkan bahwa pasukan-pasukan dari jatim di Yogyakarta tak akan melawannya, sebab mereka dibawahkan pembantu Sudirman yang setia, Kol Sutirto yang diperintahkan tetap tinggal di barak. Menurut Sudarsono, PB juga menganjurkan supaya ia menggunakan Yon X untuk menjaga hubungan radio dan telepon. Sebagian besar kesaksian Yamin dalam peradilan Peristiwa Tiga Juli menyokong keterangan Sudarsono. Bagaimanapun juga yang jelas Sudirman tak pernah memberikan perintah tertulis kepada Sudarsono. Kejengkelan PB saja yang mungkin dipakai sebagai dasar Sudarsono untuk mengatakan kalau perbuatannya dilakukan atas perintah PB.  Setelah menghadap PB segera Sudarsono dan Yusuf dan Yamin kembali ke Yogyakarta, mereka kemudian menuju Wirogunan dan dengan mengaku diperintahkan oleh PB mereka menuntut membebaskan para tahanan. Di Wiyoro Sudarsono bertemu yamin dengan Subarjo untuk menyusun konsep yang akan disampaikan kepada Presiden, dan tanpa mengenal lelah Sudarsono segera kembali ke Yogyakarta.
            Sementara itu dimarkas Suharto pada saat sebagian besar tahanan tidur kelelahan, yamin, Subarjo dan Chaerul Saleh sibuk menyelesaikan penyusunan maklumat yang akan dimintakan pengesahan dari Sukarno. Melihat sususannya, kabinet bentukan Subarjo-Yamin mirip kabinet Sukarno yang ditambah dengan wakil grup oposisi terhadap kabinet Syahrir. Susunan kabinet tersebut selesai dibuat pada saat Sudarsono muncul kembali di Wiyoro, ia nampaknya kurang tertarik. Ia disibukkan oleh persoalannya sendiri, ia telah menerima gagasan Yusuf untuk mendatangkan Tan Malaka, Sukarni dan Iwa dari Tawangmangu dan mengkonfrontasikan mereka dengan Sukarno, tetapi hubungan telepon dengan komandan Yon disana terputus sehingga pada saat terjadi coup Tan Malaka dan Sukarni masih terkurung disana. Ia juga menerima saran Yusuf bahwa Sukarno akan lebih mudah ditaklukan kalau Hatta dan Amir bisa dinetralisir. Karenanya Yusuf dan sejumlah kecil anak buahnya berusaha mengamankan kedua orang tersebut.
            Persoalan yang kemnudian timbul ialah sekitar peranan Sudirman. Sudirman diberitahu apa yang sedang terjadi, lalu ia segera kembali ke Yogyakarta dan setibanya di Kepresidenan ia segera mengadakan perembugan dengan Presiden, pemimpin kabinet dan wakil-wakil partai serta organisasi massa.Dengan peristiwa Tiga Juli, kedudukan grup diplomasi menang, Kedudukan Sukarno sangat kuat, ialah yang selalu dipandang sebagai pemimpin yang dapat mengatasi  persoalan.

E. PERSETUJUAN LINGGAJATI
            Seperti telah kita ketahui sejak kedatangan Sekutu di Indonesia pada akhir September 1945, yang telah diboncengi NICA dengan KNILnya, terjadilah pertempuran yang terus- menerus antara pihak RI dan Inggris/Belanda.Baru tanggal 14 Oktober 1946, tercapai persetujuan gencatan senjata. Untuk itu pemerintah Inggris mengirimkan diplomasinya, Lord Killearn, ke Indonesia untuk menjadi perantara. Atas jasanya dapatlah dicapai persetujuan Linggajati pada tanggal 15 November 1946.Linggajati adalah nama kota peristirahatan di dekat Cirebon. Dalam perundingan ini dipertemukan delegasi RI yang dipimpin oleh PM Syahrir dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Schermerhorn. Persetujuan Linggajati memuat 17 Pasal ketentuan, yang pokok-pokoknya antara lain :
1.   Pemerintah  Belanda  mengakui  kenyataan  kekuasaan  de  facto pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.
2.   Pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan bekerja  sama  untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wilayah India- Belanda sebagai negara berdaulat, dengan menginat cara-cara yang demokratis dan hak menentukan nasib sendiri.
Dari pokok-pokok isi persetujuan yang paling penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ialah pasal 1 (pokok 1) dan pasal 2 (pokok 2), karena ini langsung menyangkut eksistensi RI. Dengan dicapainya persetujuan oleh kedua pihak, itu belum berarti bahwa persetujuan itu terus bisa dilaksanakan. Persetujuan itu baru bisa dilaksanakan bila telah mendapat ratifikasi dari perlemen masing-masing, untuk RI KNIP. Baik parlemen Belanda maupun KNIP tidak begitu saja mau menerima persetujuan yang telah dicapai oleh pemerintah Negara masing-masing.
            Setelah Belanda dengan persetujuan Linggajati memberikan pengakuan kekuasaan de facto RI atas jawa, Madura dan Sumatra, negara-negara lain kemudian mengikutinya. India dan Pakistan termasuk pula negara-negara pertama yang mengakui RI, dan negara-negara tersebut kemudian membuka perwakilan konsuler di negara RI. Perkembangan ini sungguh merupakan hal yang memperkuat kedudukan RI. Persetujuan, agar segala ketentuannya dapat segera dilaksanakan, harus dirumuskan secara terperinci dan jelas. Tetapi tidak demikian halnya dengan persetujuan Linggajati. Hal-hal berikut merupakan contoh bukti ketidakjelasan persetujuan Linggajati :
1.   Kedaulatan RI diakui hanya secara de facto atas Jawa,  Madura  dan Sumatra. Apa arti de facto ?  dan Dimana de jure nya ?
2.   Status negara RI tidak jelas. Bagaimana status RI dalam hukum atau hubungan internanasional?
3.   Hak menentukan nasib sendiri tidak pernah ada.
4.   Tentang pemerintahan sementara yang tidak memberikan kejelasan.
5.   Masalah pertahanan dan keamanan tidak ada kejelasan
6. masalah pemulihan hak milik orang asing tidak pernah dibahas.
Karena ketidakjelasan itu maka mudah dipahami kalau segera timbul pertentangan antara kedua belah pihak. Dalam bulan April dan Mei timbullah keluhan kedua pihak disertai dengan tuduhan saling menyalahkan.
            Mengingat berbagai ketidakjelasan tadi, maka tidak mustahil kalau pelaksanaan persetujuan Linggajti mengalami kemacetan. Dengan dalih untuk menghilangkan kemacetan itu maka pihak Belanda yang diwakili oleh Komisi Jendral yang dipimpin oleh Schermerhorn, menyampaikan usul pada tanggal 27 Mei 1947. Pada tanggal 8 Juni 1947 Syahrir menyampaikan balasan yang disertai dengan usul-usul. Komisi Jendral menolak usul balasan Syahrir, karena dianggap terlalu keras. Untuk menghindarkan kemacetan, Syahrir mau memperlunak usulnya yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 1947. Pihak Belanda tidak puas dengan usul balasan Syahrir tertanggal 30 Juni 47 diatas. Pada tanggal 23 Juni Belanda mengirimkan aide-memoire (nota penegasan) yang mendesak RI supaya menerima saja usul-usul Belanda tertanggal 27 Mei 1947. Sebelum Syahrir sempat menjawab aide-memoire itu kabinetnya jatuh. Kabinet Syahrir mengalami kesukaran berhubung dengan usul balasannya tertanggal 20 Juni 1947. Berbagai partai mulai dari oposisi sampai kemudian juga partai-partai pemerintah menentang kebijaksanaan kabinet.
            Nota balasan Presiden terdiri dari 11 pasal, Presiden menegaskan dua hal pokok yaitu :
1.   Persetujuan pihak RI akan  dibentukkannya  pemerintah  Federal sementara dimana duduk serta wakil dari kerajaan Belanda.
2.   Pemerintah RI membenarkan seluruhnya apa  yang  termuat  dalam nota balasan tertanggal 20 Juni. Ditegaskan oleh Presiden bahwa RI tetap tidak setuju atas pembentukan kepolisian bersama seperti yang diusulkan Belanda.
Nota Presiden dijawab oleh pihak Belanda pada 29 Juni 1947, ditegaskan bahwa pihak Belanda tetap mendesak diterimanya usul-usul 27 Mei 1947. Sementara itu krisis kabinet sudah dapat diatasi dengan terbentuknya kabinet Amir Syarifuddin. Segera kabinet menjawab usu-usul Belanda itu tanggal 5 Juli 1947. Belanda menilai jawaban Amir terlalu kabur, lalu balik mengirimkan usul-usul pada tanggal 14/15 Juli 1947. RI harus telah menjawab usul-usul Belanda tersebut paling lambat tanggal 16 Juli tengah malam.
            Keadaan menjadi begitu genting, tetapi RI tetap menyelesaikan persoalannya dengan Belanda melalui jalan damai dengan menyampaikan usul baru pada tanggal 17 Juli 1947. Belanda tidak puas dan menganggap RI sebagai tidak bersedia mentaati perjanjian Linggajati. Tanggal 20 Juli malam hari Belanda menyatakan tidak terikat lagi oleh persetujuan tersebut dan bebas bertindak. Ini berarti agresi (I) bagi RI yang dilancarkan keesokan harinya tanggal 21 Juli 1947 dengan menyerang daerah-daerah RI.        Dengan agresi itu tamatlah riwayat perjanjian Linggajati dan mulailah babak baru dalam Sejarah Perjuangan kemerdekaan: Perang Kolonial I atau Perang Kemerdekaan I.
            Tujuan Belanda melakukan serangan atas RI yang dimulai sejak 27 Juli 1947 ialah penghancuran RI. Tetapi untuk mencapai tujuan itu Belanda tidak bisa melakukan sekaligus. Karena itu pada fase pertama Belanda harus mencapai sasaran sbb : Politik, Ekonomi dan Militer.Fase kedua, yaitu fase penghancuran RI secara sempurna dapat dilakukan. Tetapi dalam usahanya menghancurkan TNI Belanda menemui kegagalan. TNI dalam perang kemerdekaan I mempraktekkan sistem pertahanan linier. Perang Kemerdekaan II TNI mempraktekkan siasat perang rakyat semesta dengan bergerilya.
            Reaksi dunia luar atas tindakan Belanda yang memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan pihak RI, tetapi Inggris dan AS tidak setuju. Yang tampil sebagai pembela utama adalah India dan Australia. India membela RI karena solidaritas Asia terutama sesudah konferensi Inter Asia di New Delhi dimaNa RI ikut serta. Sedang Australia mendasarkan pembelaannya atas pasal 39 yang menyebut tentang adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Dan akhirnya AS mengusulkan kompromi yang kemudian diterima oleh DK - PBB pada 1 Agustus 1947. Pada tanggal 3 Agustus pemerintah Belanda menerima resolusi DK-PBB dan memerintahkan kepada Van Mook agar penghentian tembak-menembak dilaksanakan mulai malam hari tanggal 4-5 Agustus 1947, begitu juga RI.

F. PENYELESAIAN KONFLIK INDONESIA BELANDA

            Atas keputusan DK tersebut maka Belanda kemudian memilih Belgia, RI memilih Australia dan kemudian kedua negara itu memilih negara ketiga AS. Ini terjadi pada 18 September 1947. Komisi ini baru tiba di Indonesia pada akhir Oktober. Pada 29 Agustus secara sepihak Belanda memproklamasikan apa yang dikenal sebagai garis (demarkasi) Van Mook menjadi garis batas antara daerah kedudukan masing-masing pihak pada saat gencatan senjata diselenggarakan. Alasan yang dikemukakan Van Mook dalam gerakan-gerakannya sesudah penghentian tembak-menembak ialah operasi pengamanan. Dan untuk mencapai penyelesaian politik pihak RI harus menerima garis Van Mook.
            Sementara itu Komisi Konsuler yang terdiri dari konsul- konsul Inggris, Australia, Perancis, Belgia dan AS melaporkan pada 14 dan 22 Oktober bahwa perintah gencatan senjata tidak dilakukan oleh Belanda. Perintah itu hanya mungkin ditaati bila DK bertindak lebih jauh, akhirnya atas usul AS, DK memutuskan usul kompromi pada 1 November, isinya : mendesak kedua pihak untuk berunding. Suatu hal yang tidak menguntungkan RI ialah kenyataan bahwa daerah-daerah RI di Jawa yang diambil oleh Belanda adalah daerah penghasil beras.

G. Perjanjian RENVILLE

            Akhirnya KTN bisa mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI pada 8 Desember 1947 di atas kapal AS, Renville. Karena tentangan Belanda maka KTN akhirnya mengeluarkan pesan natal tertanggal 26 Desember yang berisi usul-usul yang lebih dekat dengan keinginan Belanda, pesan natal itu menghendaki perdamaian dengan garis Van Mook.  Karena KTN tahu kalau pihak RI pasti akan menolak usul 12 pasal dari pihak Belanda dan garis status quo ciptaan Van Mook, maka untuk mengatasi jalan buntu KTN pada tanggal 11 januari 1948 menawarkan 6 pasal tambahan. Diharapkan bahwa pasal-pasal ini akan memindahkan arena perjuangan dari garis demarkasi militer ke garis politik demokrasi. Semula memang PM Amir, Presiden dan Wakil Presiden menolak persetujuan tersebut. Jadi kalau RI menolak ia harus berperang sendiri dengan korban yang pasti sangat besar. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut RI terpaksa menerima persetujuan Renville yang seluruhnya terdiri dari 3 naskah :
1.   Persetujuan gencatan perang
2.   Dasar-dasar politik Renville
3.   6 pasal tambahan dari KTN
Dengan tercapainya persetujuan Renville pertikaian Indonesia Belanda akan diselesaikan dengan jalan damai lewat perundingan.
            Dilihat sepintas memang persetujuan Renville itu sangat merugikan karena daerah-daerah yang diduduki Belanda adalah daerah yang kaya. Krisis kabinet tak dapat dihindarkan, tanggal 23 januari 1948 Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat. Pembentukan Kabinet Presidental dengan dukungan nasional merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam waktu singkat. Karenanya segera setelah Amir mengembalikan mandat, Presiden menunjuk Hatta menjadi pembentuk Kabinet.  Segera setelah bertugas, kabinet Hatta melak-sanakan ketentuan persetujuan Renville yang paling dipertentangkan, yaitu pengakuan demarkasi Van Mook. Tanggal 26 Februari 1948 kesatuan TNI yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah dibelakang garis demarkasi di Jawa Barat menuju ke daerah RI yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sukar bagi pemerintah RI untuk mengharuskan mereka hijjrah karena kantong-kantong itu bisa dipertahankan secara efektif oleh kesatuan-kesatuan gerilya RI.
            Sementara itu perundingan yang disponsori oleh KTN baru bisa mulai pertengahan maret, sebab utamanya adalah keterlambatan Nederland menunjuk wakilnya untuk berunding dengan RI. Kenyataan bahwa KTN mendiamkan saja sikap dan tindakan Belanda yang sedemikian itu membuat RI sangsi akan usaha KTN untuk membuat pihak Belanda mentaati persetujuan Renville. Untuk mengatasi jalan buntu wakil-wakil AS dan Australia berusaha mencarikan kompromi yang realistis, yang kemudian disebut DuBois - Crichly plan, yang diserahkan kepada pihak RI dan Belanda secara rahasia pada 10 Juni 1948. Pada prinsipnya RI menerima DuBois - Critchly plan, tetapi Belanda menolaknya, bahkan untuk membicarakan usul itu saja tidak mau. Pada 22 Juni 1948 Belanda mau membuka perundingan lagi dengan pihak RI, tetapi ketika keesokan harinya perundingan dimulai, RI minta supaya rencana DuBois - Crichly dibicarakan. Belanda menolak bahkan kertas usul-usul itu dikembalikan kepada KTN. Terjadilah kemacetan lagi.

H. PEMBERONTAKAN PKI 1948
            Kebijaksanaan kabinet Amir menerima persetujuan Renville sangat merugikan itu menyebabkan Amir dan Kabinetnya harus mengembalikan mandat.
Presiden Sukarno menunjuk Wakil Presiden Hatta untuk langsung memimpin kabinet. Sebagian besar anggota kabinet Hatta terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi dan PNI. Sejak Kabinet Hatta berkuasa, Amir nampak telah beralih menjadi orang komunis, dan berselisih dengan Syahrir, kawan seperjuangannya sejak jaman Jepang. Sebab terjadi perpecahan antara Amir dan Syahrir adalah : pertama ; Amir makin jelas terpikat oleh komunis. Kedua : perbedaan penilaian terhadap Kabinet Hatta. Perpecahan antara Amir dan Syahrir menjadi nyata ketika pada tanggal 13 Februari 1948 Syahrir keluar dari partai sosialis dan mendirikan PSI.
            Untuk menandingi Kabinet Hatta, FDR kemudian menyusun program nasional, yang terdiri 4 pasal. Hatta tidak meolak program tsb, kecuali yang terakhir. Diterangkan bahwa pada hakekatnya program FDR adalah program pemerintah, tetapi untuk melaksanakan program ini pergantian kabinet tidak diperlukan, dengan begitu Amir agak terpukul. Program rasionalisasi militer yang menyebabkan penyusutan jumlah tentara secara besar-besaran sangat menggelisahkan masyarakat dan kalangan militer. Kegelisahan ini sudah pasti menguntungkan Amir karena dapat dipakai untuk alasan menghantam pemerintah. Hanya sayang bahwa rasionalisasi ini kalau terlaksana  akan mengurangi kekuatan militernya karena rasionalisasi itu akan mengenai devisi yang banyak memasukkan unsur-unsur kiri.
            Menyadari keadaan itu FDR kemudian menyusun strategi perjuangan. Tetapi Amir terpukul kembali dengan kegagalannya mengadakan hubungan diplomasi dengan Rusia. Pada waktu ia masih menjadi PM ia mengirimkan Suripno ke Praha sebagai utusan RI untuk merintis pembukaan hubungan konsuler dengan pihak Rusia. Tetapi sebelum persetujuan terwujud, Amir telah jatuh dan Hatta berkuasa dengan kebijaksanaan politik yang berbalikan. Hatta yang menaruh harapan pada usaha-usaha KTN yang beranggotakan negara-negara Barat tidak berkeinginan untuk bermaian politik dengan Moskow.
            Meskipun demikian Amir terhibur juga karena Suripno pada 11 Agustus 1948 telah tiba di Yogyakarta dengan membawa oleh-oleh berupa Muso, pemimpin PKI di Jaman sebelum perang, yang merupakan salah seorang penganjur pemberontakan 1926- 1927. Muso diharapkan akan dapat lebih mengobarkan kebesaran dan kekuatan FDR. Kedatangan Muso disambut penganut komunisme dengan hangat. Merasa kalah prestise, Amir tiada menemukan jalan lain untuk tetap menduduki kursi pimpinan selain ikut menggabungkang diri dengan Muso. Atas anjuran Muso, maka seluruh unsur yang sepaham meleburkan diri kedalam PKI yang diperluas. Kemudian diadakanlah konggres PKI ke 5 tanggal 26-27 Agustus 48 yang mengesahkan Jalan Baru untuk RI ciptaan Muso. Jalan Baru ini biasa dikenal juga sebagai koreksi Besar. Sementara PKI bergabung dalam FDR ciptaan Amir, pengikut-pengikut Tan Malaka mendirikan GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner) dalam bulan Juni 1948. Organisasai yang tergabung kedalam GRR ada 8 antara lain : Barisan banteng, Partai Rakyat Jelata, Pemimpinnya ialah Dr.Murwadi dan pusatnya terdapat di Sala.
            Hubungan antara pemerintah Hatta-GRR dan FDR -PKI makin lama makin tegang. Keadaan menjadi makin tegang karena adanya kesatuan Siliwangi yang dihijrahkan ke Sala. Sementara di Sala terjadi pertempuran hebat, Pesindo dan Brigade 29 Madiun beraksi. Sumarsono dan Letkol Daklan pada tanggal 18 September 1948 melakukan coup (perebutan kekuasaan) di Madiun dan mendirikan pemerintahan Soviet di kota itu. Patut dicatat adalah sikap Sukarno-Hatta yang kompak tegas sebagai Dwitunggal dalam menghadapi pemberontakan itu. Sehari setelah PKI merebut kekuasaan di madiun, Presiden Sukarno dengan tegas menindak para pemberontak. Dan yang paling menarik adalah bagian pidatonya yang ditujukan kepada rakyat : Rakyatku yang tercinta, atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru padamu : pada saat yang begini genting dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua : Ikut Muso dengan PKI nya yang akan  membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Sukarno- Hatta, yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara RI kita ke Indonesia yang Merdeka, tidak dijajah oleh negeri apapun juga. Pada awal revolusi Amir dikenal sebagai tokoh sosialis, tetapi sejak kegagalan Renville dan ketidakberhasilannya memasuki kabinet, ia terang-terangan condong kekiri, paham komunis.
            PKI tidak siap untuk melakukan coup itu pada tanggal 18 September 48, karena ketidaksiapan itu pemberontakan yang dilancarkan berakhir dengan kegagalan. Sebab kegagalan yang lain ialah kesalahan taksir situasi dan kondisi pemerintahan, militer dan rakyat pada saat itu. Yang jelas PKI pandai membaca tanda-tanda jaman. Pemberontakan PKI membawa kerugian dan keuntungan. Kerugiannya : pemberontakan Madiun melemahkan kekuatan pertahan kita untuk melawan Belanda yang kemudian ternyata melakukan agresi kedua 19 Des 1948. Tetapi disamping itu juga ada faktor yang menguntungkan yaitu terpukulnya propaganda Belanda yang menyatakan kalau Indonesia lepas dari Nederland maka kepulauan yang strategis dan kaya ini akan jatuh ketangan komunis. Tindakan pemerintah RI yang dengan tegas menumpas pemberontakan PKI Madiun, kedudukan RI dalam perjuangan diplomasi internasional bertambah kuat.

PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA II

            Meski hubungan dengan Belanda telah menjadi begitu jelek, tetapi pihak RI tidak mengira kalau Belanda berani menyerang, terutama karena para anggota KTN waktu itu berada di Kaliurang. RI memperhitungkan bahwa Belanda berani menyerang baru kalau penyusunan pemerintahan negara-negara bagian bauatan Belanda sudah selesai. Kabar pertama pembatalan perjuangan Renville di Yogya berupa serbuan Belanda pada tanggal 19 Des 48, jam 5.30 pagi. Penyerangan dilakukan dengan pemboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya.Tentara Belanda kemudian menawan Presiden dan Wakil Presiden, Syahrir dan sejumlah menteri termasuk Menlu Agus Salim. Sebelum mereka ditawan Presiden sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara kepada menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI)
            Reaksi dunia atas penyerangan belanda luar biasa. Dunia umumnya marah, terutama karena Belanda berani melanggar suatu persetujuan (gencatan perang) yang disponsori PBB (KTN), apalagi penyerangan itu dilakukan dimuka hidung KTN. TNI melawan secara gerilya, rakyat dan pemerintahan sipil melakukan non-kooperasi. Bahkan rakyat dan pemerintahan sipil ikut bergerilya pula. Bahkan PDRI di Sumatra berhasil mengirimkan perintah kepada Wakil RI di PBB lewat radio, yang isinya : Pemerintah RI bersedia memerintahkan penghentian tembak-menembak dan memasuki meja perundingan dengan Belanda. Bulan Januari 1949 penduduk Yogya yang berjumlah kira-kira 400.000, serta 10.000 pegawai, menolak kerja sama dengan Belanda. Kota Yogya pada saat itu hanya dihuni oleh wanita, kanak-kanak dan orang tua, karena yang muda-muda mengungsi ke luar kota atau ikut bergerilya.Belanda mengetahui kunci untuk membuka kerja sama dengan pegawai dan penduduk Yogyakarta adalah Sri Sultan. Ia ditawari kedudukan sebagai wali Negara bila mau bekerja sama dengan Belanda. Sultan dengan tegas menolak, bahkan ketika Jendral Spoor datang sendiri menghadap kepadanya, hanya ditemui 10 menit.
            Bulan Januari, wartawan asing berdatangan di Indonesia, antara lain R Trumbull dari New York Time. Wartawan-wartawan ini besar jasanya karena mereka bisa memberi gambaran perkembangan di Indonesia yang sebenarnya, yang berkebalikan dengan berita-berita yang disiarkan oleh Belanda. Ini semua bahan yang baik bagi DK-PBB untuk menentukan kebijaksanaan yang baru. Paling menentukan ialah Konferensi Inter-Asia tentang Indonesia yang disponsori Nehru pada tanggal 20-23 Januari 1949. Kaum terpelajar Indonesia umumnya mengecam ketidaktegasan AS, mereka menuduh AS membantu penyerbuan Belanda dengan rencana Marshallnya.Bagi kaum terpelajar Indonesia ini semua menunjukkan dipihak mana sebenarnya AS berdiri. Kalau mau secara sungguh-sungguh membantu terciptanya perdamaian di Indonesia AS tentu dapat memberi sangsi bahwa pelanggaran Belanda atas resolusi DK akan berakibat bantuan Marshall dihentikan.
            Dalam pertengahan Februari terjadi krisis kabinet di negera Belanda karena persoalan politik apa yang harus diterapkan di Indonesia. Partai rakyat katolik Belanda yang memimpin pemerintahan pecah karena persoalan ini. Tokoh utama dalam krisis ini ialah Menteri Urusan Seberang, yaitu Sassen, dan komisaris Tinggi Mahkota, Beel (yang menggantikan Van Mook). Dua tokoh ini saling bertentangan dalam menghadapi resolusi DK.        Beel mengumumkan ren-cananya pada 1 Maret 1949 di Jakarta yang dalam kesempatan itu banyak wartawan hadir, termasuk Kahin sendiri. Beel menyatakan bahwa rencananya dan resolusi DK sangatlah bersesuaian dalam hal tujuan. Perbedaaannya hanya terletak dalam hal cara untuk mencapai tujuan. Belanda tidak hanya bersedia menerima jadwal penyerahan kedaulatan seperti yang diresolusikan, tetapi bersedia mempercepatnya.
            Sementara iti pihak BFO pada 1 Maret telah menerima rencana Beel. Tetapi perasaan kemenangan Beel segera berubah ketika 5 hari kemudian BFO terpecah pendapatnya. Sebagian ingin supaya Belanda mentaati resolusi DK dan menghendaki agar KMB diselenggarakan sesudah resolusi DK dijalankan. Perubahan sikap ini terjadi karena kegiatan gerilyawan. Apa yang didengar tokoh-tokoh BFO tentang kegiatan gerilyawan RI meyakinkan mereka bahwa suatu federasi tanpa RI tidak mungkin. Sementara itu diantara tokoh-tokoh BFO banyak yang kemudian menjadi kurang senang terhadap Belanda karena berita tentang kekejaman tentara Belanda makin banyak didengar.  Reaksi daerah-daerah untuk tetap mempertahankan negara RI menjadi semakin terbuka hal ini diantara telah terjadi serangan terbuka diantaranya adalah :

a. Serangan Umum 1 Maret 1949
            Pihak Belanda tidak segera mau menerima resolusi DK-PBB 28 Januari 1949, sebab ia masih yakin bahwa RI memang tinggal nama-nya. Sementara itu Sri Sultan lewat radio dapat menangkap berita kalau DK-PBB akan mengadakan sidang lagi dalam bulan maret untuk membahas perkembangan di Indonesia. Sri Sultan berpikir apakah yang dapat diperbuat untuk mempengaruhi jalannya sidang badan tersebut. Salah satu yang baik diperbuat ialah kalau kita dapat menunjukkan bahwa RI masih ada dan TNI masih kuat. Dengan demikian propaganda Belanda yang menyatakan RI telah gulung tikar tidak mempan lagi. Sri Sultan dan Letkol Suharto, setelah mempelajari secara masak, sepakat untuk melancarkan serangan umum secara besar-besaran terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta. Serangan itu dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 siang hari. Dan ternyata serangan umum itu dapat dilaksanakan dengan memuaskan. Kota Yogyakarta selama 6 jam, jam 06.00 saat sirene berakhirnya jam malam, sampai jam 12.00 siang, dapat diduduki. Hanya dengan bantuan yang didatangkan dari Gombong dan magelang Belanda berhasil dipukul mundur para penyerbu, itulah yang dikenal sebagai 6 jam di Yogya.
            Ternyata serangan umum memang dapat mempengaruhi pandangan dunia, khususnya DK-PBB. Jadi aksi militer dari para gerilyawan telah berfungsi dengan baik, yaitu membantu perjuangan lewat diplomasi. Pihak RI kemudian menjadi lega setelah pemerintah AS kini mendesak Belanda untuk melaksanakan resolusi 28 Januari. Pemerintah AS kini tegas sikapnya terhadap Belanda dan ini berarti kedudukan RI makin kuat. Ketegasan sikap pemerintah AS itu disampaikan oleh menlu AS, Dean Acheson yang menggantikan Marshall, kepada Menlu Belanda, Stikker, dalam pertemuan mereka di Washington pada 31 maret.

b. Persetujuan Rum - Royen
            Karena ketegasan sikap AS maka pada 14 April perundingan dapat dibuka kembali. RI diwakili oleh Moh. Rum, sedang Belanda diwakili oleh Van Royen . Tetapi seminggu kemudian perundingan terhenti lagi. Kemacetan ini berlangsung sampai 1 Mei, ketika atas desakan keras dari Wakil AS dalam UNCI, Cochran, pihak RI menerima ketentuan-ketentuan persetujuan. Secara keseluruan persetujuan Rum-Royen belum memuaskan RI. Kewibawaan PDRI nyata pula kelihatan ketika Sultan Yogya pada 18 Juni menyampaikan perintah PDRI untuk penghentian tembak-menembak kepada gerilyawan di daerah Yogyakarta sebagai persiapan pengosongan tentara Belanda. Pada 29 Juni mereka telah meninggalkan Yogya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hari Yogya kembali. Dalam penarikan mundur tentara Belanda itu tiada insiden terjadi. Segera gerilyapun masuk Yogyakarta menggantikan mereka. BFO makin yakin akan kekuatan militer RI serta kagum atas sikap non-kooperasi dari rakyat diwilayah RI. Mereka juga sadar bahwa Belanda hanya mampu menguasai sebagian daerah RI yang dirampasnya seperti dalam persetujuan renville bahkan rakyat didaerah-daerah itu tidak juga mau bekerja sama dengan Belanda. Karena itu pembentukan pemerintahan Federal sementara tanpa RI tidak bisa.
            Tanggal 30 Juli-2 Agustus di Jakarta diadakan konferensi antar Indonesia yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BFO.  Akhirnya pada 1 Agustus 1949 pihak RI dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak yang akan mulai berlaku di Jawa pada 11 Agustus , dan di Sumatra pada 15 Agustus. Perintah penghentian akan dilakukan pada 3 Agustus. Belanda menampakkan perubahan sikap yang besar. Dengan tercapainya perkembangan tersebut dapatlah ditentukan permulaan KMB di Den Haag; 23 Agustus 1949.

c. Konferensi Meja  Bundar (KMB)
            KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus - 2 November 1949, yang menjadi ketua KMB ialah PM Belanda, Drees. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, RI oleh hatta dan BFO oleh Sultan Hamid II, UNCI bertindak sebagai mediator. KMB menghasilkan naskah-naskah persetujuan yang lengkap mengatur hubungan antara Indonesia (RI dan BFO) dan Belanda. Pada pokoknya menjadi 2 bagian : Induk dan anak persetujuan. Ketentuan yang paling penting dalam persetujuan KMB ialah Piagam penyerahan Kedaulatan, yang oleh Indonesia diartikan Piagam Pengakuan kedaulatan. Piagam ini menetapkan penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tanpa syarat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada RIS.

d. Dari Republik Indonesia Serikat  ke  Negara Kesatuan RI
            Segera  setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan  timbullah gerakan yang menuntut kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI) RIS dengan 15 negara ciptaan Belanda didalamnya dianggap berbau kolonial atau diartikan sebagai tidak merdeka 100 persen. Untuk memahami perkembangan politik menuju ke NKRI baiklah kita pelajari secara garis besar tentang RIS, RIS terdiri dari :
1.   Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara bagian pertama yang dicptakan oleh Belanda dalam bulan Desember 1946 dan meliputi daerah-daerah sebelah timur selat makasar dan Selat bali. Rencana pendirian federasi diciptakan di Malino dalam bulan Juli 1946, sedang realisasi pendirian NIT terjadi dalam konferensi Denpasar pada bulan Desember 1946. Sebagai presiden terpilih NIT adalah Cokorde Gde Raka Sukawati.
2.   Negara Sumatra Timur, Timur meliputi daerah Medan dan sekitarnya. Didaerah itu memang terdapat kekuatan separatis, tetapi kemudian menjadi besar karena Aksi Militer. Komite mengusulkan agar Sumatra Timur dijadikan negara bagian dan disetujui oleh van Mook dengan keputusannya tanggal 25 Desember 1947. Negara Sumatra Timur kemudian diresmikan pada 16 Februari 1948 setelah konstitusinya selesai disusun. Sebagai presiden terpilih adalah Dr. Mansur.
3.   Negara Sumatra Selatan wilayahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Didaerah ini terdapat kekuatan-kekuatan sosial politik yang tidak setuju dengan strategi diplomasi menghadapi negara negara barat. Dewan penasehat mengusulkan kepada Nica untuk membentuk Negara Sumatra Selatan. Van Mook menyetujuinya pada 30 Agustus. Adapun yang terpilih menjadi presiden Sumatra Selatan ialah Abdul Malik.
4.   Negara Jawa Timur daerahnya meliputi Surabaya, Malang dan daerah sebelah timurnya sampai banyuwangi. Belanda menyelenggarakan pertemuan dengan wakil-wakil di jatim. Utusan-utusan dari daerah- daerah ltu kemudian bersidang di Bondowoso dalam bulan November 48. Mereka mengusulkan pembentukan Negara jawa Timur. Usul itu disetujui dengan SK Gubernur Jendral tanggal 26 November 1948. Wali negaranya ialah RT. Kusumonegoro
5.   Negara Madura,  dalam masa pendudukan Belanda atas separo dari pulau madura pada awal Agustus 47, residen RI Cakraningrat tidak menarik diri kedaerah yang masih bebas seperti yang dilakukan banyak pegawai. Bahkan ia mengundurkan diri dari Residen RI dengan alasan sakit. Dalam minggu pertama bulan September, jadi sebulan sebelum Belanda menduduki seluruh madura, Cakraningrat mencapai persetujuan dengan Belanda. Ia diangkat menjadi residen oleh Belanda untuk seluruh madura.
6.   Negara Jawa Barat, menurut Suria Kartalegawa, bekas Presiden Negara Pasundan, gerakan pasundan merupakan buah pikiran kolonel Santosa, penasehat Van Mook, dan pendiriannya mendapat bantuan NEFIS. Gerakan pasundan merupakan balon percobaan untuk mengetahui bagaimana tanggapan rakyat Jawa Barat dan kemungkinan untuk mendirikan negara sendiri. Sebenarnya rakyat Sunda tidak tertarik akan Gerakan pasundan dan tetap memberikan sokongan kepada RI. Setelah Belanda berhasil menduduki sebagian besar Jawa Barat, sebagai dituduhkan RI, Belanda telah mengambil langkah yang diperhitungkan untuk mendirikan Negara pasundan yang ada dibawah pengawasannya
7.   Daerah Otonom (Istimewa) Kalimantan Barat, daerah ini didirikan pada awal Oktober 1946. Segera menyusul pembentukan Dewan kalimantan Barat yang berwenang untuk menyusun konstitusi, yang diundangkan pada bulan September 1947. Yang terpilih sebagai kepala negara ialah Sultan hamid II dari Pontianak.
8.   Kalimantan Timur, baru diberi status daerah otonom secara resmi pada bulan Februari 1948. Tetapi namanya adalah Federasi kalimantan Timur, dan terdiri dari daerah-daerah otonom setingkat kabupaten dan kesultanan antara lain Tenggarong.
9.   Dayak Besar (di daerah Kalimantab Tengah sekarang), dibentuk pada bulan Desembner 1946, tetapi baru memperoleh konstitusinya pada bulan Desember 1948.
10. Daerah banjar (Kalimantan Selatan Sekarang), karena didaerah ini terdapat anasir pro RI yang cukup kuat maka sebagai daerah otonom baru diciptakan pada bulan Januari 1948.
11. Kalimantan Tenggara, daerahnya meliputi pulau laut dan daerah kalimantan tenggara yang berseberangan dengan pulau itu., Pegatan dan Cantung Sampanahan, dan dibentuk pada bulan maret 1947 sebagai suatu federasi semacam dengan kalimantan Timur.
12. Bangka, Biliton dan Riau Kepulauan, ketiganya merupakan daerah otonom yang diciptakan dalam bulan Januari 1947. Pada bulan Juni 1948 ketiganya membentuk federasi, tetapi tetap mengirimkan wakil masing-masing dalam BFO.
13. Jawa Tengah, daerahnya meliputi wilayah yang diduduki oleh Belanda sesudah Agresi I yaitu sebagian banyumas, Pekalongan dan Semarang. Sebagai daerah otonom baru terbentuk pada bulan Maret 1949.
            Itulah tadi ke 6 negara bagian dan ke 9 negara otonom yang diciptakan Belanda dan karenanya sering disebut boneka. Kesemuanya itu diciptakan Belanda untuk menjadi bagian dari NIS yang akan dibentuk, dan mengingat RI akan ikut serta didalamnya, maka Belanda merasa yakin bahwa RI akan dapat dikalahkan, oleh karena ke 15 negara dan daerah-daerah bagian itu semuanya dapat dikendalikan.Setelah Belanda Yakin akan menang, maka Van Mook pada tanggal 9 Maret 1948 meresmikan pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang akan berfungsi sampai pembentukan NIS.
            Sejarah membuktikan kalau RI tidak dapat dikalahkan meskipun Belanda telah berhasil menciptakan 15 boneka untuk menghadapinya. Dalam KMB nanti RI diterima menjadi anggota Federasi bukan sekedar sebagai boneka tetapi sebagai leading star yang mampu memaksa "sutradara" Belanda untuk memtaatinya. KMB itulah yang melahirkan RIS sebagai negara Federasi yang terdiri dari RI dan BFO. Setelah RIS berdiri, maka sesuai dengan konstitusianya, yang diterapkan di Scheveningen pada 29 Oktober 1949 oleh wakil-wakil RI dan BFO yang menghadiri KMB. Dalam konstitusi RIS Pancasila tetap menjadi Dasar negara.
            Hanya dalam waktu 6 minggu nasib RIS yang ditentukan oleh KMB tidak diganggu gugat. Sesudah itu maka suara-suara yang menghendaki kembali ke NKRI timbul dan makin lama makin santer. Banyak peninjau asing menganggap perubahan ke NKRI sebagai suatu hal yang tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi menurut Prof. Kahin dari AS kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu hal yang wajar dan sehat. Jika RIS dibiarkan hidup terus secara politis dan sosial-psikologis bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Persetujuan itu ditandatangani masing-masing oleh Hatta yang mewakili RIS dan Halim mewakili RI. Penyusunan konstitusi RIS dilakukan dengan menetapkan Undang-undang perubahan Konstitusi RIS. Terbentuknya NKRI, maka selesailah taraf resolusi nasional kita karena dengan terbentuknya NKRI terwujudlah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mendirikan negara kesatuan. Proklamasi kemerdekaan pun menghendaki RI sebagai negara kesatuan. Terbentuknya NKRI merupakan tahap baru, yaitu pembangunan menuju kepada kesejahteraan rakyat, dimulai dengan mantap.
e. Kabinet  Natsir dan Kabinet Sukiman
            Menurut UUD yang berlaku saat itu NKRI tetap berdasarkan Pancasila, meski rumusannya sedikit berlainan. Bentuk pemerintahan, yaitu republik, tidak mengalami perubahan. Sistim pemerintahan menurut UUDS adalah sistem kabinet parlementer. Maksudnya setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen: dengan perkataan lain kedudukan kabinet tergantung dari dukungan dalam parlemen. Minat menjadi pegawai, sebagai abdi negara yang dianggap juga abdi kemajuan, besar sekali. Pegawai negeri berarti terhormat. Kelas pengusaha tidak berkembang, menjadi pengusaha kurang menarik. Karena mereka tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan dari pengusaha-pengusaha barat, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial kamum buruh. Secara kuantitatif kekuatannya besar, tetapi secara kualitatif mereka lemah. Kekuatan mereka dalam menghadapi majikan sangat tergantung kepada bantuan pemerintah atau partai- partai. Namun dalam pembinaan militansi buruh PKI-lah yang paling berhasil meski sebelum tahun 1960 PKI tak pernah mempunyai wakil dalam kabinet. Dalam keadaan yang demikian itulah bangsa Indonesia menghadapi pekerjaan raksasa, pembangunan nasional disegala bidang. Pekerjaan pembangunan itu jauh lebih sukar dari pada memerangi musuh, karena masalah pembangunan sangat rumit dan komplek.
            Golongan administrator adalah golongan yang mempunyai kecakapan menyelenggarakan negara menurut cara-cara modern . Mereka sangat mengutamakan pembangunan ekonomi, yang mengingat keadaan, harus dijalankan secara bertahap dan menyadari kelemahan RI mau menerima tenaga dan modal asing.Mereka lebih suka berbuat daripada berbicara untuk mencapai kejayaan Indonesia. Sedangkan golongan persatuan merupakan kebalikannya. Mereka terdiri dari orang-orang yang kebanyakan pendidikannya atau pengalamannya dalam pemerintahan kurang. Tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk mempersatukan massa dari berbagai golongan, hubungan mereka dengan massa akrab.

1. Kabinet Natsir
            Semenjak NKRI berdiri kabinet pertama negara kesatuan ialah Kabinet Natsir. Moh Natsir adalah ketua umum Masyumi dan bekas menteri Penerangan.Ia ditunjuk menjadi formatur karena Masyumi adalah parpol terbesar.Karena itu natsir terpaksa meninggalkan PNI. Setelah kabinetnya tersusun, mulailah ia menjalankan tugas sejak 6 September 1950.Dengan program kabinetnya terdiri 7 pasal. Ada dua hal lagi yang perlu dicatat tentang Kabinet natsir, pertama : kehidupan Ekonomi dijaman Kabinet Natsir cukup lumayan antara lain karena perang korea yang berakibat hasil produksi Iandonesia terutama karet mendapat pasaran baik. Kedua, hubungan kabinet dan pimpinan militer baik, karena Simatupang (KSAP) dan Nasution (KSAD) termasuk golongan administrator. Namun sebelum semua berkembang secara lebih baik kabinet terburu jatuh.

2. Kabinet Sukiman
            Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandat, Presiden menunjuk Sartono, ketua parlemen (PNI) menjadi formatur. Ia kemudian mengembalikan mandat setelah bertugas selama 28 hari. Presiden lalu menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) menjadi formatur. Jika dibandingkan dengan kabinet Natsir, kabinet Sukiman kurang bersifat administrator. Muh Yamin duduk serta dalam kabinet sebagai menteri Kehakiman. Faktor lain yang menyebabkan kabinet Sukiman kurang berhasil ialah hubungannya dengan militer kurang baik. Beberapa hasil dari kabinet Sukiman yang perlu dikemukakan ialah kabinet menaruh perhatian atas usaha memajukan perusahaan kecil, perlindungan atas kaum buruh mendapat perhatian. Hal lain  yang mengagumkan lagi ialah perluasan pendidikan yang cepat keseluruh pelosok tanah air dan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.

f.       Kabinet Wilopo
            Pebentukan kabinet baru ternyata berjalan tidak lancar. Baru pada tanggal 30 Maret 1952 kabinet baru yang didukung oleh PNI-Masyumi-PSI terbentuk dibawah pimpinan PM Wilopo (PNI). Adapun program Kabinet Wilopo terdiri atas 6 pasal yang mirip dengan program Kabinet Natsir. Peningkatan kesejahteraan umum mendapat prioritas utama, serta tindakan penghematan dilakukan. Peristiwa yang cukup menggoncangkan kabinet Wilipo ialah yang menyangkut persoaalan Angkatan Darat yang terkenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini mempunyai sangkut paut dengan perkembangan ekonomi, reorganisasi atau prefesionalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas persoalan-persoalan militer.
            Adapun hal gawat yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo ialah persoalan Tanjung Morawa.Tanjung Morawa adalah suatu kecamatan di Sumatra Timur dimana terdapat perkebunan modal asing, terutama tembakau. Beberapa hal lain yang perlu dicatat ialah perkembangan tambang minyak yang menguntungkan sehingga bisa mengimbangi kemerosotan ekspor hasil bumi, meluasnya korupsi dan kemewahan dibatasi.

g. Kabinet Ali I
            Sampai 2 bulan barulah RI mempunyai kabinet baru. Formatur kabinet I Rum (Masyumi) dan mangunsarkoro (PNI). Kedua Mukarot (PNI), ketiga Burhanuddin Harahap (Masyumi) mengalami kegagalan. Dan akhirnya Wongsonegoro membentuk kabinet baru tanpa masyumi, kabinet tersebut adalah kabinet Ali I, sesuai dengan nama PM Ali Sastroamijoyo (PNI) mendapat dukungan cukup dari partai yang diikutsertakan dalam kabinet termasuk partai baru NU,jadi kabinet Ali merupakan kebalikan dari Kabinet Natsir, lebih banyak penganjur persatuan yang masuk.

i. Kabinet Burhanuddin
            Wakil presiden menunjuk tiga formatur untuk membentuk kabinet baru: Sukiman (Masyumi) Wilopo (PNI) dan Assat (Non- partai). Usaha mereka tidak berhasil. Lalu Wakil Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) menjadi formatur. Burhanuddin Harahap, Sumitro (PSI) dan Kasimo(PKRI) adalah menteri-menteri yang berwibawa dan termasuk grup administrator. Perhatian utama dicurahkan untuk memerangi inflasi yang hasilnya cukup memuaskan. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, harga-harga barang impor memang murah. Kabinet Burhanuddin adalah kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan parlemen sementara. Sesudah itu mulailah kabinet baru yang pertama dan yang terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan dalam parlemen hasil pemilu.

i. Kabinet  Ali II
            Beberapa hari sesudah Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya, Presiden Sukarno menunjuk Ali Sastroamijoyo menjadi formatur. Kabinet yang mendapat dukungan luas ini memberi harapan untuk bisa menjalankan programnya yang terperinci. Adapun pokok programnya ialah :
1.   Pembatalan KMB
2.   Perjuangan Irian Jaya
3.   Memulihkan keamanan dan ketertiban
4.   Melaksanakan keputusan Konferensi A.A.
Persoalan berikut yang segera ditangani Kabinet ialah pemilihan DPRD. Sementara pemilihan belum dilaksanakan maka sesunan perwakilan di daerah-daerah disesuaikan dengan suara yang diperoleh tiap partai dalam pemilihan 29 Sep 1955. Dalam usaha pembangunan Kabinet Ali II mempunyai kementerian negara Urusan Perencanaan dengan menterinya Juanda.
            Pada 1956 protes yang tidak langsung itu dicarikan sebagai sasarannya orang Cina. Penggerak protes ini adalah Assat, bekas Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir dan Pejabat Presiden RI ketika Sukarno menjabat Presiden RIS, dengan bantuan pengusaha-pengusaha Nasional (pribumi). Atas protes itu pemerintah menegaskan tekadnya untuk membantu usaha-usaha pribumi. Melihat perkembangan itu semua ternyata Kabinet Ali II menemui banyak hal yang sangat mengurangi kewibawaannya teutama yang bersumber pada korupsi dan berbagai penyelewengan. Ketidaksanggupan kabinet dalam menjalankan kebijaksanaan politik didaerah-daerah terbukti dengan timbulnya perebutan kekuasaan didaerah-daerah oleh pihak militer, terutama di Sumatra dan Sulawesi.
            Pada akhir 1956 Presiden mengemukakan gagasannya untuk mengubur partai-partai serta menyatakan bahwa ia telah mempunyai konsepsi politik untuk mengatasi keadaan yang tiada karuan itu. Melihat perkembangan yang berlarut-larut pada akhir tahun 1956 dan awal 1957 Presiden kemudian menuangkan gagasannya itu pada tanggal 21 Februari 1957 dalam apa yang disebut "Konsepsi Presdiden". Pergolakan meluas sampai ke Sulawesi, tanggal 2 Maret 1957 berdirilah Dewan Perjuangan Semesta (PERMESTA) dibawah pimpinan Letkol Sumual. Dewan ini memperjuangkan dilaksanakannya Piagam Perjuangan Semesta yang memuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah yang secara adil. Menyadari ketidakmampuannya kabinet Ali pada tanggal 14 Maret 1957 mengembalikan mandat kepada Presiden, yang kemudian menyatakan seluruh Indonesia dalam keadaan SOB (darurat). Pada masa kabinet Ali II ini, terjadilah peristiwa penting yaitu putusnya kerja sama Sukarno-Hatta sebagai Dwitunggal. Putusnya Dwitunggal secara resmi terjadi pada tanggal 1 Desember 1956 dengan pengunduran diri Bung Hatta sebagai wakil Presiden. Komentar Bung Hatta : Dwitunggal sudah tanggal " atau Dwitunggal sudah menjadi dwitanggal.

j. Kabinet  Karya
            Setelah kabinet Ali II mengembalikan mandat, Presiden kemudian menunjuk Suwiryo Ketua umum PNI, menjadi formatur. Meskipun Suwiryo diberi waktu yang longgar, bahkan diberi mandat untuk membentuk kabinet karya, tetapi usahanya gagal.  Adapun program yang disusun Presiden ialah :
1.   Membentuk Dewan nasional
2.   Normalisasi keadaan RI
3.   Melanjutkan pelaksanaannya pembatalan KMB
4.   Perjuangan Irian jaya
5.   Mempercepat pembangunan
Lebih nyata tindakan inkonstitusional ialah kedudukan Presiden sebagai Ketua Dewan nasional yang dibentuk dalam bulan Mei 1957. Menurut UUDS pejabat-pejabat pada Alat perlengkapan Negara tidak boleh mempunyai jabatan rangkap. Kedudukan KK sangat penting bagi perkembangan kenegaraan di Indonesia meskipun hanya berkuasa kira-kira 2 tahun saja. Banyak hal yang terjadi pada masanya menentukan kedudukan negara dan masyarakat Indonesia dikemudian hari, baik yang menyangkut sistem pemerintahan dan demokrasi maupun perjuangan menghadapi Belanda.

k. Pergolakan PRRI - PERMESTA
            Tepat pada masa berlakunya ultimatum habis, gerakan Lubis-Husein mendirikan PRRI yang berkedudukan di Bukittinggi dibawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara, bekas Presiden PDRI. Permesta pada hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI, sehingga gerakan mereka bersama disebut PRRI-PERMESTA. Kini Permesta berpusat di Menado menumpang Markas Dewan Manguni yang didirikan pada tanggal 17-2-1958 dibawah pimpinan Mayor Somba. Karena itu KSAD kemudian memerintahkan penangkapan pemimpin-pemimpin PRRI-PERMESTA. Termasuk grup Permesta ialah Warrouw, Saleh Lahade, Somba dan Sumual. Diluar dugaan, operasi gabungan TNI dengan cepat menguasai keadaan tanpa pertempuran yang berarti, kecuali di Sulawesi Utara. Pemulihan keadaan dilakukan oleh operasi Tegas di Riau dibawah pimpinan Letnan Kolonel Keharudin Nasution, operasi 17 Agustus di Sumbar oleh Kolonel A.Yani operasi Merdeka di Sulawesi Utara oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat dan operasi Mena dibawah pimpinan Letnan Kolonel Pieters dll.
            Semua sukses itu menyebabkan prestise ABRI khususnya Angkatan Darat naik dan menyebabkan orang lupa akan kericuhan yang terjadi sebelumnya. Dalam perkembangan selanjutnya akan AD merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang sangat menentukan nasib negara dan bangsa Indonesia. Begitu juga  dengan prestise Presiden. Meski ia sendiri tidak mempunyai ikatan formal dengan partai-partai, tetapi kedudukannya kini menjadi sangat kuat.
            Rencana resolusi yang mendesak Belanda supaya mau merundingkan persoalan itu ditolak oleh Majelis Umum PBB sehingga pemerintah RI, lewat Menlu Subandrio, mengumumkan akan menempuh "jalan lain" untuk membebaskannya. Untuk lebih menjamin terlaksananya program pembebesan Irian Barat pada 10 Februari 1958 pemerintah membentuk FNPIB. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya kedalam wilayah kekuasaan RI pada hakekatnya adalah perjuangan pembentukan keutuhan Wilayah negara. Bersamaan dengan meningkatnya perjuangan penyatuan Irian Jaya KK meninggalkan warisan berharga berupa penentuan batas wilayah perairan atau laut dari 3 menjadi 12 mil laut, dihitung dari garis pantai pada waktu air laut surut.
            Pemerintah RI mengeluarkan pernyataan bahwa mulai tanggal 13 Desember 1957 lebar laut wilayah RI adalah 12 Mil laut, diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik ujung terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Karena deklarasi itu dikeluarkan oleh KK yang dipimpin oleh PM Juanda, maka pernyataan itu juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Dengan demikian maka laut yang diantara pulau-pulau wilayah Indonesia menjadi wilayah RI. Itulah yang disebut laut pedalaman. Dalam melaksanakan program pembangunan KK mengalami banyak kesukaran, terutama dalam hal pembiayaan. Meskipun demikian KK berusaha juga mengadakan pembangunan diberbagai bidang. Usaha mencukupi kebutuhan modal pemerintah telah memperoleh kredit dari Uni Sovyet dan Exim Bank di Washington. Selain itu usaha untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil orang Indonesia, petani, koperasi dan konsumen, Menteri Perdagangan Rachmat Mulyomiseno mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 14 Mei 1959, yang isinya melarang orang asing berdagang eceran dikota-kota kecil atau pedesaan.
            Sementara usaha memulihkan keamanan yang terganggu karena pergolakan daerah telah menunjukkan hasil yang baik. Usaha memecahkan persoalan yang berkenaan dengan sistem politik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia belum berhasil. Persoalan lain ialah demokrasi macam apa yang akan dipraktekkan di Indonesia, lebih-lebih setelah konsepsi Presiden dan dikemukakannya gagasan demokrasi terpimpin. Persoalan baru yang ikut menentukan perkembangan politik di Indonesia ialah Dwi Fungsi ABRI. Sepanjang sejarah ABRI selalu menunjukkan sumbangan dan peranannya yang besar, juga dalam persoalan-persoalan non-militer.
            Kalau keadaan SOB sudah diakhiri, maka ikut sertanya ABRI dalam kegiatan-kegiatan non militer akan hilang, maka saluran baru yang memungkinkan ABRI tetap bisa berdwifungsi harus ditemukan kembali : UUD 45 yang antara lain menetapkan bahwa keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan wakil-wakil daerah serta golongan-golongan dalam masyarakat atau golongan fingsional. Oleh karena itulah jalan formal yang paling baik, sementara konstituante tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan, ABRI khususnya KASD Nasution mendesak agar UUD 45 diundangkan lagi. Prosedur kembali ke UUD 45 menurut putusan sidang KK tanggal 19 Februari 1959 Presiden akan menyampaikan amanat kepada Konstituante berisi permintaan agar UUD 45 diundangkan kembali.
            Presiden Sukarno menyampaikan dekrit Presiden kepada seluruh rakyat tanggal 5 Juli 1959, isi pokok dekrit itu ialah pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 45 dan pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkatsingkatnya. Dinyatakan bahwa piagam Jakarta menjiawai UUD 45. Dengan berlakunya kembali UUD 45, roda demokrasi terpimpin dan dwi fungsi ABRI menemukan landasannya untuk mulai berputar.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

            Berdasarkan UUD 45 yang kini berlaku kembali, Presiden Sukarno langsung memimpin pemerintahan. Ia bukan saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan. Ia membentuk Kabinet Kerja yang menterinya tidak terikat kepada partai. Adapun program kabinet kerja ialah :
1.   Memperlengkapi sandang pangan rakyat
2.   Menyelengarakan keamanan rakyat dan negara
3.   Melanjutkan  perjuangan  menentang  imperilaisme  ekonomi dan imperialisme politik.
Program itu kemudian hendak dijalankan dengan pedoman yang diuraikan oleh Presiden tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kelak uraian itu akan ditetapkan menjadi GBHN oleh MPRS dan dikenal sebagai Manifesto Politik yang berintikan USDEK, jadi Manipol boleh disebut kitab suci dari Demokrasi terpimpin.
            Kesukaran ekonomi belum teratasi pada saat RI mulai menggunakan kembali UUD 45. Salah satu tindakan untuk menyehatkan keuangan negara yang dilanda inflasi ialah menggebiri rupiah yang diumumkan oleh pemerintah tanggal 25 Agustus 1959 hingga rupiah tinggal bernilai 10 % nya saja dari nilai nominal. Dalam usahanya berdikari Pemerintah mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan tenun ATBM yang terdapat diberbagai daerah. Tenun yang dihasilkan adalah jenis kain lurik, menurut pengamatan umum usaha pertenunan ATBM waktu itu memberikan keuntungan yang besar.
            Dalam usahanya menggalang persatuan Presiden memaklumkan prinsip Nasakom. Hanya dengan persatuan itu bangsa Indonesia bisa menjadi kuat dan mampu menghasilkan program Kabinet kerja yang ketiga. Tahun 1962 merupakan tahun  kejayaan Sukarno. Cukup beralasan kalau pidatonya dalam memperingati HUT RI diberi judul Tahun Kemenangan. Disatu pihak seperti telah disebut dimuka perjuangan pembebasan Irian Barat telah berhasil, dilain pihak pemulihan keamanan dan ketertiban dalam negeri begitu pula.
            Perjuangan tidak hanya dilakukan di Irian Jaya tetapi Indonesia juga mengharapkan Serawak wilayah Kalimantan Utara masuk menjadi wilayah Kesatuan Indonesia. Soekarno selaku Presiden menyerukan untuk berjuang memperebutkan wilayah itu sehingga muncullah Dwikora. Arti Konfrontasi mengganyang Malaysia kabur bagi rakyat banyak, tanggal 3 Mei 1964 Presiden telah mengomandokan Dwikora. Bagi rakyat banyak, permasalahan Malaysia dengan Dwikora masalahnya memang lain dibanding dengan pembebasan Irian Barat dengan Trikoranya. Disamping itu kesulitan ekonomi telah begitu memuncak hingga rakyat menjadi acuh tak acuh. Konfrontasi melawan Malaysia ternyata juga mempersulit kedudukan Indonesia dalam percaturan internasional. Karena itu Indonesia pada tanggal 7 Januari 1965 menyatakan diri keluar dari PBB.
            Perkembangan pada tahun 1965 menunjukkan tumbuhnya ketegangan sosial politik yang makin meninggi. Hubungan Sukarno dan AD tegang karena perbedaan sikap terhadap PKI. Diantara partai-partai pada tahun 1965 yang paling kawatir adalah PKI, hampir semua kekuatan sosial-politik memusuhinya, termasuk AD.         PKI menggerakkan pemberontakan Oktober 1965 yang terkenal dengan gerakan 30 September, tetapi malang bagi PKI, GESTAPU dapat ditumpas oleh kekuatan sosial politik dan militer yang non atau anti PKI. Kegagalan GESTAPU ternyata tidak hanya menyebabkan kehancuran PKI, tetapi juga keruntuhan Presiden Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya. Sejak 1966 Indonesia mulai dengan Orde Baru yang memperjuangkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen sebagai lawan dari Orde Lama atau Orde Penyelewengan.

a. Irian Jaya dan Pemulihan Keamanan
            Berbagai jalan damai telah ditempuh oleh pemerintah Republik sampai 1957, tetapi tanpa hasil. Politik Konfrontasi ekonomi kemudian ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang. Pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warganegara Belanda yang bekerja di Indonesia dilepas. Dibentuklah pada tahun itu Front Pembebesan Irian Barat. Tanpa menanti persetujuan PBB, Belanda kemudian mendirikan negara "Boneka" Papua dengan lagu Papua dan Bendera Papua. Tindakan Belanda tersebut menantang Indonesia untuk bertindak lebih tegas dan cepat. Pemerintah memutuskan untuk mengerahkan semua dana dan daya guna pembebasan Irian jaya. Pada tanggal 19 Desember 1961 diperintahkanlah Tri Komando Rakyat di Yogyakarta oleh Presiden Sukarno.
            Dunia menyambut Tri Komando Rakyat dengan puas karena sebelumnya mereka cemas kalau-kalau Indonesia akan memaklumkan perang kepada Belanda. Untuk menyelenggarakan perjuangan TRIKORA, dibentuklah Komando Mandala yang berkedudukan di Makasar. Sebelum Komando Mandala bekerja aktif ada penyusupan ke Irian Barat, antara lain yang kemudian berakibat terjadinya pertempuran Arafuru, 15 Januari 1962. Dalam pertempuran itu tenggalamlah kapal Macan Tutul beserta gugurnya Deputy I KSAL Komodor Yos Sudarso. Melihat kesungguhan pihak Indonesia, seorang Diplomat Amerika Serikat, Ellswort Bunker, mengajukan usul pada bulan Maret 1962, yang kemudian dikenal sebagai rencana Bunker. Dengan cepat pihak RI menerima prinsip-prinsip Bunker yang ternyata menambah simpati dunia terhadap RI.
            Indonesia dan Belanda mengadakan persetujuan 15 Agustus 1962, yang kemudian diterima oleh DPR kedua negara. Dengan demikian cita-cita memasukkan Irian Jaya kedalam kekuasaan RI sebelum 1 januari 1963 tercapai, ditandai dengan penerunan Bendera Belanda dan pengibaran Sang Saka pada tanggal 31 Desember 1962. Penyelesaian sengketa Irian jaya membuka jalan bagi persahabatan RI - Belanda. Lebih-lebih setelah 1965, hubungan RI - Belanda begitu mesra dan banyak sekali bantuan dari pihak Belanda kepada RI melalui IGGI.
            Sesudah mendapat pengakuan internasional pada 27 Desember 1949, RI menghadapi persoalan pembangunan. Persoalan ini sulit dipecahkan diantaranya karena tahun 1962 banyak gangguan keamanan yang timbul. Sebagian dari gangguan tersebut antara lain : Pemberontakan Andi Aziz di Ujung Pandang, Pemberontakan APRA di Jawa Barat, Pemberontakan RMS, kesemuanya dapat dipadamnkan. Adapun gangguan-gangguan lainnya adalah :
1.   DI-TII Kartosuwiryo Di Jawa Barat dan Jawa Tengah
2.   DI-TII di Aceh
3.   DI-TII Di Sulawesi Selatan
4.   Pemberontakan KRYT di Kalimantan Selatan
5.   Sisa-sisa Republiken  Maluku Selatan

b. Pemberontakan PKI 1965
            Kita ketahui bahwa pada 1948 PKI melakukan pemeberontakan yang bermula di Madiun. Nampak bahwa pemberontakan itu mudah ditumpaskan. Jika pemberontakan 1965 berakibat dilarangnya PKI, maka pemeberontakan 1948 tidak diikuti larangan atas partai tsb.  Sesudah pengakuan kedaulatan pimpinan PKI berada ditangan Alimin dan Tan Ling Jie, orang-orang dari golongan tua. Tetapi sejak 1951 pimpinan PKI jatuh ketangan tokoh-tokoh muda, D.N. Aidit, Nyono, Lukman, Sudisman, dan Alimin sebagai satu-satunga tokoh tua. Aidit dan Lukman baru saja kemabali dari RRC pada bulan Juli 1950 untuk memperoleh pendidikan dan latihan disana, sesudah pemberontakan PKI tahun 1948 gagal.
            Menghadapi aksi anarkis dari kaum buruh pro PKI, Kabinet Sukiman yang berkuasa pada saat itu bertindak tegas dengan melakukan penangkapan-penangkapan atas diri tokoh- tokoh PKI/buruh. Sukarno semdiri nampaknya merestui penangkapan tsb. Namun tuntutan hukum atas pelaku-pelaku tsb tidak disampaikan kepengadilan, setelah keadaan nampak tenang Kabinet Wilopo menggantikan kabinet Sukiman. Perkembangan keanggotaan PKI sangat cepat, disamping perkembangan kuantitatif yang mengagumkan, organisasi PKI tersusun rapi, diplinnya kuat dan bersih dari berbagai skandal (korupsi, dll).
            Seperti dalam periode yang mendahului PKI yang sekarangpun pandai berpropaganda, berbagai keadaan dan kondisi sosial yang dihadapi dapat dimafaatkan dengan baik. Disamping itu PKI juga pandai mengeksploitir ketenaran dan kewibawaan Presiden Sukarno. Berbagai slogan atau pernyataan Sukarno diambil alih seolah-olah itu slogan atau pernyataan PKI, sehingga banyak rakyat yang mengidentifikasikan PKI dengan Sukarno lebih daripada mengidentifikasikan PNI. Kerja sama PKI-PNI terjalin sejak kabinet Wilopo, lebih-lebih sesudah meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952.Kerja sama semakin akrab dimasa kabinet Ali I, karena kabinet yang berintikan anggota-anggota PNI dan NU tidak mungkin bertahan tanpa dukungan PKI. Sebaliknya PKI memanfaatkan situasi itu untuk kepentingannya sendiri.
            Dari sekian banyak partai memang PKI yang paling cerdik menanggapi keadaan. Ia nampak sebagai partai paling juara dalam berbagai hal : organisasi yang rapih, disiplin yang baik, bersih tetapi juga cerdik dalam aksi-aksi yang bergaya revolusioner sosialis. Melihat keadaan yang tegang Sukarno mengajak partai-partai menandatangani Deklarasi Bogor, 12 Desember 1964. Yang isinya : kesediaan partai-partai untuk memelihara kerukunan nasional berdasar prinsip Nasakom.
            Pada tahun 1962 Bung Karno telah merintis perlunya persatuan nasionalisme, Islamisme dan marxisme demi tercapainya tujuan perjuangan kemerdekaan. Bung Karno yang semasa demokrasi terpimpin memerlukan dukungan PKI, menghidupkan kembali gagasan persatuan tersebut dengan menciptakan persatuan golongan Nasionalis, Agama dan Komunis yang terkenal dengan singkatan Nasakom. Berkat kepandaian PKI, Nasakom diidentikkan dengan pancasila. Siapa menerima Pancasila berarti menerima Nasakom, PKI demi keselamatannya juga menerima, meski dengan tujuan dan pengertian sendiri.
            Pada masa demokrasi terpimpin, ketagangan sosial-politik telah menjadi-jadi, sehingga terlihat rasa saling mencurigai, antara partai dengan partai, antara partai dengan ABRI, serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka bersaing untuk mendominasi. Presiden Sukarno justru membiarkan ketegangan sosial-politik itu berlangsung terus karena dengan demikian, ia yang tak mempunyai partai sendiri akan diperlukan untuk menjadi penjaga keseimbangan berbagai kekuatan politik yang bersaing itu.
            Awal 1965 tersiar kabar bahwa para perwira tinggi AD membentuk Dewan Jendral. Tetapi Dewan Jendral itu ditafsirkan oleh PKI sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Sukarno. Isue Dewan Jendral dan Dokumen Gilchrist itu mengganngu bukan hanya Presiden dan pembantu- pembantunya tetapi juga PKI. Karena itu PKI harus menjalankan aksi balasannya.
            Setelah Dewan Revolusi berdiri, maka disusunlah rencana untuk mendahului tindakan Dewan jendral. Dewan Revolusi dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa, Pemuda Rakyat dan beberapa kesatuan yang pro komunis dari Diponegoro dan Brawijaya, bertindaklah pada tanggal yang telah ditetapkan dengan menculik dan membunuh perwira tinggi AD yang anti komunis di Lubang Buaya. Yang berhasil diculik dan dibunuh dengan kejam ialah : Jendral A.yani, dan pembantu-pembantunya , Jendral-jendral : Suprapto, Haryono, S.Parman, Panjaitan dan Sutoyo, sedang Jendral nasution dapat meloloskan diri, tetapi anaknya yang bernama Ade Irma Suryani meninggal, dalam coup itu gugur pula perwira-perwira : Tendean dan Satsuit Tubun. Penculikan dan pembunuhan semacam juga terjadi di Yogyakarta, korbannya adalah : Kol. Katamso dan Letkol Sugiyono.
            Koran Komunis Warta bakti, edisi 1 Oktober 1965, sore dan Harian Rakyat, edisi 2 Oktober 1965, keduanya terbit di Jakarta, memberitakan secara menyolok bahwa peristiwa 1 Oktober 1965 adalah kejadian intern AD suatu hal yang kemudian ditelan oleh sarjana-sarjana Cornell dalam penerbitan khusus yang kelak dikenal sebagai Cornell Paper. Nama gerakan itu adalah Gerakan Tigapuluh September yang biasa disingkat G 30 S PKI, tetapi sering juga disebut GESTAPU.
            Meskipun Aidit dengan lantang pernah mengemukakan betapa kuat PKI pada 1965 itu, tetapi percobaan coup yang dilakukan oleh partai ini mengalami kegagalan seperti pada tahun 1948. Menyadari adanya kekosongan pimpinan AD waktu itu Mayjen Suharto, memimpin gerakan balasan. Didaerah-daerah kekuatan-kekuatan Gestapu juga cepat dihancurkan. Dalam keadaan yang kacau mudahlah pasukan-pasukan dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang anti PKI membentuk berbagai kesatuan Aksi menindas pemberontakan itu. Nama Suharto tiba-tiba menjadi sangat mashur bukan saja sebagai tokoh militer tetapi juga sebagai tokoh politik. Totoh-tokoh lain yang tidak kalah populer ialah Kolonel Sarwo Edi Wibowo dengan Pasukan Baret Merahnya, yang banyak berjasa dalam penumpasan Gestapu-PKI.


PEMBANGUNAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

            Beberapa waktu setelah 1 Oktober 1965 Jendral Suharto dapat mengambil kesimpulan bahwa PKI mendalangi Gestapu. Ini terlihat dari pengakuan anggota-anggota PR dan Gerwani yang tertangkap, yang terbukti ikut meramaikan pembantaian para pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Bukti-bukti yang terkumpul kemudian menunjukkan secara lebih meyakinkan bahwa PKI adalah perencana dan pelaku pemberontakan, karena itu rakyat dan ABRI menuntut pembubaran partai itu. Bagaimana tanggapan Presiden ? Komentarnya yaitu peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 adalah hal yang bisa terjadi dalam revolusi, dan peristiwa itu hanyalah riak kecil dalam gelombang yang besar.Ia menolak tuduhan bahwa PKI terlibat, bahkan Presiden Sukarno terus-menerus mempropagandakan Nasakom.
            Keadaan ekonomi yang kacau, inefiensi pemerintahan, bersama dengan pemberontakan PKI dan sikap Presiden Sukarno yang tidak tegas menyebabkan ketidakpuasan meluas. Ketidakpuasan itu disalurkan aksi-aksi demontrasi massal yang dimotori oleh KAMI, aksi-aksi itu menyampaikan tiga tuntutan rakyat yang tersusun dalam slogan : TRITURA, yang berbunyi :
1.   Bubarkan PKI
2.   Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
3.   Turunkan harga
Pihak AD dibawah pimpinan Suharto, yang sejak 16 Oktober 1965 telah dilantik menjadi Menteri Panglima AD (Men Pangad), semula masih ingin menghormati kewibawaan Presiden, tetapi setalah Presiden nampak enggan mengutuk perbuatan PKI, maka AD mulai memalingkan pandangannya.Keberanian KAMI/KAPPI semakin besar, karena merasa terlindungi oleh AD, aksi-aksi mereka hampir melumpuhkan roda pemerintahan.Kebetulan pada waktu itu 11 Maret sedang diadakan sidang kabinet, dan sidang tsb berhenti karena ajudan Presiden menyampaikan bahwa sidang akan dikacaukan oleh kekuatan sosial- politik yang menentangnya.
            Kesempatan ini digunakan oleh pimpinan AD menawarkan jasa baiknya demi pulihnya keadaan sehingga kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Diutuslah 3 Jendral : M. Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat, untuk menemui Presiden guna menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret. Pesan Jendral Suharto kepada ketiga jendral itu ialah : " Kalau saya masih dipercaya, saya sanggup mengatasi keadaan". Sebagai hasilnya keluarlah keputusan Presiden yang berupa Surat Perintah Sebelas Maret (1966) yang dipopulerkan menjadi Super Semar. Isi pokoknya : Memerintahkan kepada Letjen Suharto, Men Pangad, untuk atas nama Presiden, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden ", keluarnya Super Semar menandai adanya Orde Baru.
            Tindakan yang pertama dijalankan oleh Jendral Suharto selaku Pengemban Super Semar ialah Pembubaran dan larangan atas PKI dan seluruh organisasinya. Di lain pihak nampak kalau Jendral Suharto berkeinginan agar langkah-langkah politik berikutnya mendapat landasan yang konstitusional, karena itu MPRS perlu disidangkan kembali. Mulai bulan April 1966, AD melancarkan gerakan kembali ke UUD 45 secara murni dan konsekwen. Sebagai langkah selanjutnya diusahakan penyusunan kembali MPRS dengan membersihkan anasir-anasir Gestapu PKI.
            Dalam sidang umum MPRS 1966 Presiden Sukarno diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya pemberontakan GESTAPU, kemerosotan ekonomi dan moral. Presiden Sukarno memenuhi permintaan MPRS itu, dalam pidatonya tanggal 22 Juni 1966 yang diberi judul Nawaksara (9 pokok uraian). Dan tanggal 10 Januari 1967 Presiden Sukarnp memberikan pelengkap Nawaksara, tetapi isinya tidak memuaskan karena lebih merupakan pengelakan tanggung jawab daripada pertanggungan jawab. DPRGR mengajukan resolusi tanggal 3 Februari 1966, minta supaya MPRS mengadakan sidang Istimewa pada bulan Maret 1967, dan minta Pangkopkamtib memberikan keterangan tentang hubungan Presiden Sukarno dengan Gestapu. Ini tentu membahayakan bagi kedudukan Presiden Sukarno, karena itu pada tanggal 20 Februari 1967, ia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Suharto, untuk melegakan rakyat.
            Politik poros-porosan selama demokrasi terpimpin dinyatakan salah oleh MPRS. Indonesia harus kembali ke politik bebas dan aktif, dan tidak memencilkan diri. Supaya Indonesia tidak terpencil dari dunia luar, maka Indonesia aktif lagi dalam PBB sejak 28 September 1966. Bahkan Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi Ketua MU-PBB untuk masa sidang 1974.Dalam politik luar negeri tidak dapat dilupakan kerja sama regional antara negara- negara Asia Tenggara. RI mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan KTT Asean yang pertama di Denpasar, 23-25 Februari 1976. Peserta KTT Asean ialah Presiden Suharto selaku tuan rumah, PM Lee Kuan Yew (Singapura), PM Datuk Husain Onn (Malaysia), PM Kukrit Pramoj (Tahunailand) dan Presiden Marcos (Philipina).
            MPRS dalam bulan Maret 1968 mengadakan sidang lagi (Sidang kelima).Diantara keputusannya yang penting :
1.   Tap XLIV/MPRS/68 yang menetapkan Jendral Suharto menjadi    Presiden RI untuk masa 5 tahun (1968-1973)
2.   TAP XLI/MPRS/68 yang menetapkan perlunya dibentuk Kabinet    Pembangunan
3.   TAP XLII/MPRS/68 yang menetapkan penyelenggaraan pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1971
Dalam usahanya menyehatkan kehidupan ekonomi sudah sejak awal mulai Orde Baru pemerintah Suharto telah mengambil berbagai tindakan.Yang paling menonjol diantaranya ada :
1.   Politik Balanced Budget yaitu melaksanakan anggaran berimbang.
2.   Perhitungan kembali utang-utang RI dengan negara-negara asing.3. Repelita: Titik berat Pembangunan Lima Tahun I adalah pembangunan pertanian dan prasarana serta industri yang mendukung sektor pertanian,
4.   Korupsi, Diantara berbagai masalah sosial, maka korupsi nampaknya meluas
5.   Penyelundupan, juga meluas.
            Berbeda dengan pemilu 1955 yang menggunakan sistem proporsional, pemilu 1971 menggunakan sistem distrik. Dengan demikian partai-partai harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk suatu daerah. Ikut serta dalam pemilu 1971 itu ada 9 partai : PKRI, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, PKI dan Golkar, Dengan demikian ada 10 tanda gambar dalam Pemilu. Suara yang terdengar dalam masyarakat yang didengar oleh MPRS menghendaki jumlah partai diperkecil dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada politik-idiologi, tetapi pada politik pembangunan. Presiden Suharto juga berkeras melaksanakan perombakan itu. Dengan pemilu 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai MPR tetap, MPR yang tidak lagi bersifat sementara. Pimpinan MPR dan DPR hasil Pemilu 1971 berada ditangan Idham Chalid (PPP). Sidang MPR yang pertama diadakan dalam bulan maret 1973.
            Pada waktu Orde Baru mulai memegang kendali pemerintahan, kita mempunyai Kabinet yang disebut Kabinet Ampera. Akan tetapi sejak 1968, yaitu sejak Jendral Suharto diangkat menjadi Presiden, kita mempunyai Kabinet yang disebut Kabinet Pembangunan. Presiden Suharto menyebutnya demikian untuk menegaskan tugas yang dipikul oleh Kabinet ini. Memenuhi amanat rakyat, lewat MPR, kabinet Pembangunan II berhasil baik menyelenggarakan pemilu pada tahun 1977. MPR hasil pemilu ini kemudian menyelenggarakan Sium pada 1978. Jika pada jaman Perang pasifik secara terang-terangan jepang menduduki negara dan menindas bangsa kita, maka sesudah Orba berkuasa dirasakan adanya dominasi ekonomi oleh Jepang. Terutama dikalangan pelajar-mahasiswa terdapat perasaan bahwa jepang sengaja membuat kita tergantung kepada Jepang.
            Pada pertengahan bulan januari PM Jepang Kakue Tanaka, berkunjung ke Indonesia, dan sisambut oleh pelajar dan mahasiswa dengan demontrasi Anti Jepang yang disertai pembakaran barang-barang buatan jepang, Peristiwa ini terjadi tanggal 15-16 januari 1974, dan peristiwa ini sering disebut MALARI, yang membawa kerugian materiil dan korban jiwa. Dan keadaan ini dapat diredakan kembali sehingga tenanglah susana dimulainya Pelita II.

A. Timor Timur Berintegrasi dengan Indonesia
            Proklamasi mengamanatkan bahwa wilayah yang disebut Indonesia meliputi seluruh bekas India-Belanda, sampai 1976 wilayah Indonesia terbagi 26 propinsi. Akan tetapi sejak 17 Juli 1976 wilayah Indonesia bertambah satu propinsi lagi yaitu Timor Timur. Wilayah ini semula jajahan Portugal. Dalam proses dekolonisasi wilayah Timor Timur memilih bergabung dengan Indonesia. Munculnya masalah Integerasi mengikuti jatuhnya rezim Salazar di Portugal yang menaikkan Spinola sebagai Presiden negeri itu pada 14 April 1974. Angin baru yang bertiup di Portugal berpengaruh bagi kehidupan politik dikoloninya, di Timtim muncullah 3 parta politik :
1.   UDT
2.   Fretilin
3.   Apodeti
Kemudian ada partai kecil lagi yaitu : Kota dan Tabralista, yang sehaluam dengan Apodeti. UDT menghendaki Timtim menjadi wilayah propinsi, Fretilin menghendaki kemerdekaan penuh, sedang Apodeti menghendaki bergabung dengan Indonesia. Pemimpin Apodeti, Arnoldo dos Reis Araujo, meyakinkan partai-partai lain dan rakyat Timtim ketetapan Timtim bergabung dengan Indonesia atas dasar kesamaan dan hubungan erat, baik secara historis, etnis maupun geografis.
            Untuk mengatasi kekalutan di Timtim Portugal dan RI menyelenggarakan pertemuan di Roma pada 5 November 1975, Pertemuan ini menghasilkan dokumen yang disebut Memorandum Of Understanding, dalam dokumen ini Portugal mengakui hak semua partai atas Timtim. Fretilin pada tanggal 28 Nopember 1975 memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur di Dilli. Untuk menunjukkan bahwa aksi Fretilin bersifat sepihak maka UDT, Apodeti, Kota dan Tabralista pada tanggal 30 Nopember 1975 ganti memproklamasikan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia di Balibo. Setelah segalanya jelas dan PSTT merasa yakin akan kedudukannya yang mantap, maka DPR Timtim yang beranggotakan 30 orang, menyelanggarakan sidang khusus dengan acara tunggal yaitu : Integrasi Timtim dengan Indonesia.
B. Dinamika Pembangunan dalam Masa Orde Baru
            Lewat IGGI atau persetujuan bilateral tiap tahun RI mengadakan perjanjian kredit. Tegasnya RI selalu utang kepada negara lain. Pada tanggal 10 Januari 1966 tercetuslah Trituntutan Rakyat, Tura yang ketiga adalah " Turunkan harga barang". Mengapa lahir Tritura ?, pada tahun 1965-1966 rakyat Indonesia mengalami kesulitan hidup yang tidak kepalang tanggung. Langkah-langkah persiapan Pembangunan itu adalah :
1.   Stabilitas pemerintahan. Ini dilakukan antara lain dengan mengangkat Jendral Suharto menjadi Presiden penuh, bukan lagi Pejabat Presiden.
2.   Stabilitas politik, untuk menopang penyelenggaraan pembangunan ini dijaga oleh militer.
3.   Pengendalian inflasi
4.   Penghentian konfrontasi dengan malaysia
5.   Aktif kembali di PBB, sejak 28 September 1966 RI hadir dalam  sidang umum PBB
6.   Penangguhan pembayaran pinjaman
7.   Mencari bantuan
8.   Bappenas dan Repelita

Dengan langkah-langkah yang demikian, maka siaplah pada tanggal 1 April 1969 bangsa Indonesia memulai Pelitanya yang pertama. Laju pembangunan menuntut pembiayayan yang makin besar, sejauh ini kita masih memerlukan bantuan dana dari luar negeri, terutama dari IGGI. Bagaimana kemampuan RI membayar angsuran dari pinjamannya? Generasi muda boleh lega karena kemampuan bayar utang juga meningkat. Orde Baru mewarisi ekonomi yang kacau balau, namun telah menjadi tekad ORBA untuk mengatasi kekacauan ekonomi itu dengan sunguh-sungguh. Itulah satu-satunya cara memenuhi tura yang ketiga, turunkan harga. Karena itu mulai 1 April 1969 dilaksanakan Pelita I, yang akan diikuti oleh Pelita- Pelita lanjutannya.

0 Responses to “MAKALAH SEJARAH INDONESIA BARU”

Post a Comment